KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

Adendum Pasar Blimbing Dikonsultasikan ke Kemendagri

Rabu, 14/Maret/2018 0:11:32
Komisi C DPRD Kota Malang kala membahas adendum Pasar Blimbing

MALANG (SurabayaPost.id) – Pembahasan perubahan perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan investor Pasar Blimbing, PT Karya Indah Sukses (KIS) diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu cepat. Sebab Pemkot masih harus berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait adendum tersebut.

Konsultasi itu terutama mengenai pedoman waktu pengelolaan bangunan yang akan dituangkan dalam PKS. Berdasarkan perjanjian awal antara Pemkot dan PT KIS tahun 2010, pengelolaan bangunan baru Pasar Blimbing oleh investor selama 30 tahun. Dalam PKS pertama, jangka waktu 30 tahun itu dihitung dari PKS ditandatangani yakni tahun 2010.

Pada perjalanan waktunya, bangunan pasar tak kunjung terbangun karena pedagang belum meninggalkan lokasi pasar yang ada di Jl Borobudur tersebut. Berdasarkan PKS itu pula, investor menerima pasar dalam keadaan kosong. Pedagang sejatinya direlokasi ke pasar penampungan di bekas Stadion Blimbing.

Hingga Maret 2018, pedagang Pasar Blimbing belum berpindah ke pasar relokasi. Pedagang, Pemkot, dan investor dengan diketahui DPRD Kota Malang kini masih membahas adendum PKS.

Pedagang telah menyampaikan aspirasi mereka untuk diakomodasi di adendum PKS itu. Saat ini Pemkot juga sedang menyusun finalisasi draf adendum PKS.

Di tengah perjalanan pembahasan adendum terjadi ketidaksepahaman. Investor menginginkan jangka waktu pengelolaan Pasar Blimbing baru nanti dihitung dari penandatanganan adendum terakhir.

Jika adendum PKS ditandatangani tahun 2018, maka pengelolaan bangunan dengan memakai sistem BOT (built, operate, and transfer) itu akan berlaku mulai tahun 2018. Namun hal ini tidak sepaham dengan aturan yang mengikat Pemkot Malang.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto, Pemkot terikat perjanjian BOT itu dihitung semenjak kali pertama PKS ditandatangani.

“Pemkot terikat pada aturan. Berdasarkan aturan Kemendagri, jangka waktu perjanjian BOT mengikat sejak perjanjian ditandatangani, artinya tahun 2010. Sedangkan investor ingin jangka waktu pengelolaan dihitung dari penadantanganan adendum perjanjian,” ujar Wasto kepada wartawan (14/3/2018).

Dua pendapat itu belum menghasilkan kesepakatan. Karenanya Pemkot memilih mengkonsultasikan hal ini ke Kemendagri.

“Kami tidak bisa memutuskan sendiri. Pertimbangan investor juga masuk akal menurut kami. Karena itu kami harus berkonsultasi, dan menjelaskan kepada Kemendagri tentang latar belakangnya,” imbuh Wasto.

Selama delapan tahun berjalan, investor telah menyediakan sarana dan prasarana pasar penampungan.

Awalnya pasar penampungan ditempatkan di Pandanwangi, namun kemudian gagal meskipun investor telah memperbaiki tempat tersebut.

Kemudian pasar penampungan dipindah ke bekas Stadion Blimbing. Investor pun membenahi sarana dan prasana di tempat itu.

Pembenahan meliputi penyediaan tempat berjualan, instalasi air dan listrik, juga beberapa fasililitas lain.

Selama delapan tahun pula, pembahasan tentang site plan dan block plan Pasar Blimbing dilakukan. Setelah dua hal ini disepakati antara pedagang, investor, dan Pemkot Malang, pembahasan selanjutnya pada adendum PKS.

Beberapa keinginan pedagang yang diminta dituliskan dalam perjanjian antara lain, pedagang tidak membeli tempat usaha di Pasar Blimbing Baru. Pembangunan Pasar Blimbing dilakukan selama dua tahun.

Sementara itu, ketika disinggung berapa lama adendum PKS yang terakhir ini akan selesai, Wasto tidak mau memberikan kepastian waktu.

“Saya tidak mau berandai-andai, lebih cepat lebih baik. Yang pasti kami harus berkonsultasi dulu ke Kemendagri dan akan kami lakukan secepatnya,” tegasnya.

Dia juga tidak bisa menjanjikan apakah keingian anggota Komisi C supaya adendum PKS Pasar Blimbing menjadi kado untuk Kota Malang 1 April nanti, bisa terpenuhi.

Sebelumnya anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Afdhal Fauza, berharap adendum PKS Pasar Blimbing ini bisa selesai akhir Maret 2018 sejak dibahas pekan terakhir Februari lalu. Harapannya adendum PKS ini mejadi kado ulang tahun Kota Malang pada 1 April 2018 nanti. (Doddy Rizky)

75 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan