KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

Presiden Minta SK Perhutanan Sosial Tak Dihambat

Jumat, 9/Maret/2018 17:37:57
Presiden Jokowi didampingi Ibu negara Iriana Jokowi memanen jagung di desa Ngimbang Kecamatan Palang,  Tuban, Jumat (9/4). (Foto : Teguh Budi)

TUBAN (SurabayaPost.id) – Presiden Joko Widodo meminta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), agar tidak menghambat pembagian Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. SK tersebut sangat dibutuhkan masyarakat agar bisa memanfaatkan lahan.

“Saya kejar terus Menteri Kehutanan (untuk membagikan SK-Red),” kata mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Jokowi, disela kegiatan panen raya jagung di lahan RPH Ngimbang, BKPH Sundulan di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3/2018).

Turut mendampingi orang nomor wahid di Indonesia, selain ibu negara Iriana Jokowi adalah Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Menteri KLHK Siti Nurbaya.

Pemerintah saat ini sedang menggenjot pemberian SK pengelolaan perhutanan sosial kepada warga masyarakat. Diharapkan pembagian SK tersebut tidak terhambat, karena banyak warga yang membutuhkan.

Dihadapan ribuan warga masyarakat, Presiden Jokowi menyerahkan SK Perhutanan Sosial sebanyak 13 SK untuk Kabupaten Bojonegoro, Blitar, dan Malang. Lahan yang diserahkan kepada masyarakat seluas 8.975,8 hektar untuk 9.143 kepala keluarga (KK).

Secara nasional realisasi Perhutanan Sosial telah mencapai areal seluas 1,4 juta hektar. Masih dalam proses penyiapan di Pulau Jawa seluas 25.229,5 hektar. Lahan di pulau terpadat penduduk tersebut berada di 46 titik yang tersebar di 16 kabupaten.

Sebelumnya mantan Walikota Solo itu membagikan SK di daerah Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Sebanyak 11.000 hektare tambak yang sebelumnya dikelola pengusaha besar. Setelah diambil alih pemerintah dari luasan itu, baru 80 hektar yang dibagikan kepada warga.

Diharapkan pula, SK Perhutanan Sosial tersebut tak hanya dibagikan kepada kelompok besar. Lebih dari itu dibagikan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Tak hanya dibagi saja, Jokowi menyatakan, akan mengecek langsung di lapangan setelah warga menerima SK. Apakah lahan yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan, atau dibiarkan gersang tanpa digarap. Jangan berpikir setelah diberi pemerintah tidak datang lagi.

“Intelejen akan melaporkan keadaan sebenarnya di daerah. Apakah betul para petani dan petambak yang diberi SK kerja. Siapapun akan ketahuan jika tidak kerja,” kata Jokowi. (teguh budi)

1,380 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan