KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

PT SIPOA Legacy Land dan 11 Perusahaan Dilaporkan Pasal TPPU ke Polda Jatim

Sabtu, 10/Maret/2018 18:42:03
Masbuhin menunjukkan cek kosong yang diterima korban dari PT SIPOA Legacy Land dan 11 perusahaan

SURABAYA (SurabayaPost.id) – PT SIPOA Legacy Land dan 11 perusahaan lainnya dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dengan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pada Sabtu (10/3/2018).

Laporan disampaikan oleh Masbuhin, Firman Wahyudien, Kuswandi dan Muadim Bisri. Mereka adalah para advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum Masbuhin and Partnerts, yang ditunjuk sebagai kuasa hukum para korban pembelian property dari PT SIPOA Legacy yang berjumlah 251 orang, dan tergabung dalam ‘Paguyuban Customer SIPOA’.

“Terdapat 251 klien kami yang menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan PT SIPOA Legacy Land melalui perusahaan-perusahaan yang diperjualbelikan dengan mempergunakan sejumlah kurang lebih 14 rekening bank BCA yang berbeda-beda. Untuk itulah, kami melaporkan 11 perusahaan tersebut bersama PT SIPOA Legacy Land ke Polda Jatim agar dapat ditelusuri kemana larinya uang yang sudah ditransfer oleh para korban,” kata Masbuhin mewakili para korban dari PT SIPOA Legacy Land saat konferensi pers di Yello Hotel Surabaya, pada Sabtu 10 Maret 2018.

Adapun nama-nama perusahaan dan proyek property yang dilaporkan bersama PT SIPOA Legacy Land antara lain, pertama adalah PT Sipoa Propertindo Abadi, dengan proyek property ialah Royal Mutiara Residence 1 dan Royal Mutiara Residence 2.

Kedua PT SIPOA Internasional Jaya, dengan proyek property Royal Mutiara Residence 3. Ketiga, PT Graha Indah Jaya, dengan proyek property Royal Park Residence, Royal Town Regency, New Mount Regency. Keempat PT Bahtera Sungai Jedine, dengan proyek property Surabaya Sipoa City.

Kelima, PT Royal Prosperiti Prima, dengan proyek property Royal Blue Ocean Village, Royal Dancing Tower, Royal Sunset Village. Keenam, PT SIPOA dengan proyek Royal Business Park 1, Royal Business Park 2. Ketujuh, PT Megah Surya Indah Jaya, dengan proyek property Royal Crown Palace, Royal Crown Residence.

Kedelapan, PT Guna Candra Imanoel Jedine Prosperiti dengan proyek Royal Park Village. Kesembilan, PT Bumi Samudra Jedine, dengan proyek Royal Afatar World. Kesepuluh, PT Bali Sinar Graha dengan proyek property Royal Mutiara Village 1, Royal Mutiara Village 2, Sunset Riverview Village. Kesebelas PT Berkat SIPOA Jaya.

Masbuhin menjelaskan, kerugian yang dialami kliennya mencapai kurang lebih Rp 28 miliar dari 251 korban. Korban sampai sekarang belum ada yang menerima penyerahan property dari masing-masing perusahaan tersebut, bahkan terdapat dugaan uang-uang yang telah diterima dari klien tersebut tidak dipergunakan sleuruhnya untuk kepentingan pembangunan property, akan tetapi untuk kepentingan lain.

“Karena itu, kami menduga ada upaya sistematis, masif, dan terstruktur dalam kasus ini, dalam bentuk pencucian uang milik korban yang dilakukan dengan cara placement, yaitu menempatkan dana yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke delam sistem keuangan. Layering, yaitu memindahkan atau mentransfer dari satu rekening ke rekening lainnya. Dan integration, yaitu menyatukan uang yang telah dicuci dengan unit usaha lainnya yang sah,” jelas Masbuhin.

Selain melaporkan dari sisi TPPU, Masbuhin juga melaporkan PT SIPOA Legacy Land dan 11 perusahaan tersebut dengan laporan pasal penipuan.

“Karena, klien kami diberi cek kosong pengembalian uang yang telah disetor ke SIPOA dengan total Rp 12 miliar. Ternyata saat cek tersebut dicairkan pihak bank, ternyata ditolak karena saldo tidak cukup,” jelas Masbuhin.

Menurut Masbuhin, pihaknya melaporkan kasus ini ke Polda Jatim karena dia yakin, Penyidik Polda Jatim bisa konsen dan melacak, membongkar, menangkap, dan membekukan asset-aset PT SIPOA Legacy Land dan 11 perusahaan terlapor, melalui pasal TPPU.

“Bongkar dan tangkap pelakunya. Sita aset mereka, sehingga klien kami mendapatkan haknya kembali,” ujarnya.

Satria Gunawan, salah seorang korban, saat dimintai keterangan perihal tersebut menerangkan bahwa dia sudah setor uang dengan total Rp 82 juta untuk pembelian unit rumah di Royal Mutiara Residence 2.

“Saya sudah mencicil sebanyak 35 kali, dengan DP (down payment) sebesar Rp 12 juta. Tapi, awal Januari saat mendatangi kantornya, ada ramai-ramai. Dari situ saya tahu bahwa unit yang saya beli tidak ada bangunannya,” kata Gunawan.

Gunawan mengakui, jika dirinya membeli unit tersebut dengan sistem in house. Beli lewat KPR, tidak disetujui. “Semua pembeli unit perumahan tersebut in house semua. Harusnya, dari perjanjian serah terima unit pada Juni 2018 mendatang,” jelasnya.

Namun, kata Gunawan, dia dapat surat bahwa unit J0506 Royal Mutiara Residence yang dibelinya pindah manajemen per 1 Agustus 2017 ke PT Chahaya Jovan Latoyaland yang beralamat di Jl H Anwar Hamzah (Ruko The Royal Crown Palace Blok RA-29), Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

“Saya harus ikut perusahaan baru itu, dan harus tandatangan lagi dengan aturan baru. Makanya, saya memilih membatalkan pesanan,” tegasnya. (Junaidi)

1,156 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan