KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

Kuasa Hukum Apeng: Replik JPU Menyimpang dari Fakta Persidangan

Senin, 12/Maret/2018 18:59:18

MALANG (SurabayaPost.id) – Kuasa hukum Apeng, Sumardhan menilai replik Jaksa Penutut Umum (JPU) menyimpang dari fakta persidangan. Penilaian itu diungkapkan usai sidang lanjutan dengan terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Tonny Hendrawan Tanjung alias Ivan alias Apeng, (58), di Pengadilan Negeri Kota Malang, Senin (12/3/2018).

Dalam sidang lanjutan itu agendanya pembacaan replik (tanggapan jaksa terhadap pledoi terdakwa). JPU Trisnawulan Arisanti SH menanggapi beberapa pembelaan dari pihak terdakwa.

Salah satunya prihal alat bukti PPJB sertifikat 102 yang dijual Apeng ke Hadian Ramadhan melalui notaris Mohammad Budiman di Solo Tahun 2005. Atas beberapa tanggapan JPU, selain itu terkait BAP yang dinilai palsu.

Menurut JPU Trisnawulan Arisanti, kuasa hukum terdakwa tidak dalam kapasitas menilai BAP itu asli atau palsu. Usai pembacaan replik, sidang ditutup dan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda Duplik (Jawaban dari terdakwa atas tanggaan Jaksa).

Usai persidangan, Sumardhan SH, kuasa hukum Apeng mengatakan bahwa ada beberapa tanggapan dari jaksa yang menyimpang dari fakta persidangan. “Replik jaksa banyak penyimpangan. Sebab keterangan yang paling benar adalah keterangan di dalam ruang persidangan bukan di BAP. Sudah jelas bahwa semua saksi tidak pernah diperiksa di Tahun 2016, namun di BAP para saksi pernah diperiksa Tahun 2016. Berarti BAP ini tidak benar. Kalau di BAP disebut bahwa Apeng tidak pernah ditahan. Kami sudah membuktikan suatu kebenaran. Bahwa kami sudah menunjukan bukti penahanan dan bukti penangguhan Apeng saat ditahan di Polda Jatim 2009. Jadi menurut kami BAP itu sudah tidak benar,” ujar Sumardhan.

Pihaknya juga mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa kabur. Sebab uraian Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP yang didakwakan kepada Apeng uraiannya sama. ‘Pasal 372-378 KUHP yang didakwakan uraiannya sama. Disini seoalah-oleh perbuatan itu hanya ada di tahun 2009. Sedangkan dari tahun 2009 hingga Tahun 2015, sama sekali tidak disentuh jaksa,” ujar Sumardhan.

Menurutnya jaksa seharusnya menunjukan BB seperti yang dilampirkan dalam BAP, bukan mencari alat bukti lain. “Jaksa mempertahankan alat bukti yang tidak ada aslinya. PPJB produknya Notaris Budiman tahun 2005 tetap dipertahankan oleh jaksa. Alat bukti itu berupa foto kopi, padahal aturannya itu tidak boleh. Dimana PPJB itu tidak ada tanda tangan dari Apeng. Foto kopi tidak bisa dipergunakan dalam persidangan karena tidak terlihat keasliaanya. Padahal Apeng tidak pernah menjual sertifikat 102 tersebut kepada Hadian Ramadhan. Apeng pernah dilaporkan di Semarang oleh Hadian terkait masalah sertifikat 102 tersebut. Namun karena tidak benar, laporannya di SP3. Tentunya sudah melalui proses hukum,” ujar Sumardhan.

Terkait laporannya ke Propam Polda Jatim, terus mendapat tanggapan dari pihak kepolisian. Salah satunya Propam sudah memeriksa Rijen Lamri Sinaga, senior Manajer Bank Permata, yang pernah menjadi saksi di persidangan kasus ini.

“Rijen sudah diperiksa terkait laporan kami di Propam Polda Jatim terkait BAP Palsu. Sebab Rijen tidak pernah menandatangani sumpah dan tidak pernah disumpah siperti di berita acara. Selain itu Rijen juga tidak pernah diperiksa pada Tahun 2016. Dia hanya diperiksa pada Tahun 2009, namun dalam BAP tertulis diperiksa Tahun 2016. Selain itu laporan kami Pasal 242 dengan terlapor Chandra sudah ditangani Polres Malang Kota. Saat ini pemeriksaan saksi-saksi,” ujar Sumardhan.

Sementara itu, Apeng mengatakan tidak ada jual beli melainkan hutang piutang. Meski begitu dalam persidangan Senin (26/2/2018) siang di PN Malang, JPU menuntut Apeng dengan tuntutan 4 tahun penjara. “Apa dasarnya tuntutan itu,” kata Apeng. (Cholil)

382 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan