KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

DPC Partai Hanura Surabaya Luncurkan Kartu Perlindungan Hukum

Minggu, 15/April/2018 11:33:38
Rohman Hakim, DPC Partai Hanura Kota Surabaya

SURABAYA (SurabayaPost.id) – DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Surabaya telah membentuk kepengurusan baru. Setelah itu, Rohman Hakim yang terpilih menjadi Ketua DPC Hanura Kota Surabaya akan menjalankan program untuk memperkuat posisi partai menjelang Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

Dari pengakuan Rohman Hakim, DPC Partai Hanura Kota Surabaya telah membentuk hampir 98% kepengurusan sampai tingkat ranting. Program selanjutnya ialah mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kartu.

Kartu yang dimaksud Rohmah Hakim ialah Kartu Perlindungan Hukum. Kartu ini sengaja dibentuk untuk memberikan konsultasi, pendampingan hukum, dan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat

“Kartu Perlindungan Hukum ini kami gagas karena banyak anggota kami dari unsur advokat. Dan mereka mendapat keluhan dari masyarakat tentang upaya pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu, makanya kartu Perlindungan Hukum Hanura ini kami dirikan untuk memberikan konsultasi dan pendampingan hukum gratis bagi warga tidak mampu,” kata Rohman Hakim belum lama ini kepada SurabayaPost.

Rohman Hakim menegaskan, untuk bisa mendapatkan kartu ini, masyarakat tidak dikenakan biaya. Mereka hanya perlu datang ke Kantor DPC Partai Hanura Surabaya di Jalan Klampis. Tingkat pendidikannya minimal SMA atau sederajat untuk bisa mengikuti pendidikan paralegal.

Setelah mendaftarkan diri, masyarakat utamanya pengurus RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga) akan mendapat pendidikan paralegal. “Nanti paralegal itulah yang mendampingi hukum sesuai peraturan yang ada. Pengurus RT dan RW bisa mendampingi di persidangan jika itu kasus perdata. Kalau pidana, kami yang mendampinginya,” ujarnya.

Untuk penyebarannya sendiri, terlebih dahulu akan dilakukan penyuluhan hukum di setiap kecamatan se Surabaya. “Dari penyuluhan itu, nanti akan banyak permasalahan hukum yang dikemukakan masyarakat,” lanjutnya.

“Sejauh ini, respon masyarakat cukup bagus sebelum peluncuran kartu ini. Dan kami sudah kerjasama dengan Kemenkumham. Perlu diingat, untuk bisa mendapatkan Kartu Perlindungan Hukum ini, tidak harus menjadi kader Hanura. Soal nanti tertarik masuk Hanura, kami siap menerima,” tegasnya. (Junaidi/rls)

71 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan