KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

Konflik Internal Partai Hanura, Ini Kronologisnya

Minggu, 15/April/2018 12:26:41
Ilustrasi

SURABAYA (SurabayaPost.id) – Konflik internal di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) belum juga menemui titik islah. Masing-masing kubu mengklaim memiliki kepengurusan yang sah, antara kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Daryatmo.

Lalu seperti kronologi konflik tersebut ? Dari data yang dihimpun SurabayaPost.id, konflik di internal Partai Hanura hingga terjadi sebagai berikut.

Desember 2017

Adanya dugaan fakta kuat berupa pelanggaran manajemen organisasi berupa penyalahgunaan administrasi pertai yang seharusnya administrasi keuangan terkait keluar masuk uang partai lazimnya tercatat dalam rekening partai, faktanya Plt Ketua Umum Hanura OSO (Oesman Sapta Odang) menyalahi AD-ART tersebut yakni keluar masuk keuangan partai melalui rekening pribadinya.

Dan ketika kader Partai di daerah ingin mendapatkan rekom dari pusat terkait pencalonan Pilkada, dan lain-lain, yang bersangkutan selalu menarget dan meminta sejumlah uang, dan hal tersebut jika ada yang tidak setuju maka muncul sikap tidak terpuji yaitu berupa main pecat terhadap kader loyal Partai Hanura.

15 Januari 2018

Sejumlah 27 perwakilan dari DPD dan DPC Partai Hanura menyatakan sikap berupa mosi tidak percaya dan melakukan pemecatan terhadap kepengurusan Plt Ketua Umum Hanura OSO dengan Sekretaris Jenderal Harry Lontong Siregar.

Pada hari yang sama, kubu OSO merespon dengan reaktif yaitu melakukan pemecatan terhadap Sarifuddin Sudding dari posisi Sekretaris Jendera DPP Partai Hanura .

17 Januari 2018

Telah terbit pengesahan kepengurusan baru kubu OSO dkk dari Kemenkumham yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (RI), Yasonna Laole dengan nomor M.MH.01.A4/1.0.1.Tahun 2018 tertangga 17 Januari 2018

18 Januari 2018

Kubu AMBHARA dengan ketua umumnya mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo didampingi Sekjen Sarifuddin Sudding menggelar acara Munaslub II di kantor DPP Hanura, Bampu Apus Jakarta Timur, yang intinya terjadi kuorum aklamasi mengesahkan pemecatan OSO dari kepemimpinannya sebagai Plt Ketum Hanura dan mengangkat Ketum Daryatmo.

26 Januari 2018
DPP Partai Hanura mengeluarkan Surat Keputusan bernomor SKEP/011/DPP-HANURA/I/2018 tentang reposisi dan revitalisasi kepengurusan DPP Partai Hanura seluruh Indonesia diantaranya menetapkan pemberhentian H Kelana Aprilianto sebagai Ketua DPD Hanura Jatim dan mengangkat Ki Soejatmiko sebagai Ketua dengan susuna kepengurusan DPD Partai Hanura Jawa Timur masa bhakti 2015-2020.

2 Februari 2018

Dadang menegaskan laporan hukum juga akan tetap diproses terkait dugaan penyalahgunaan keuangan memasukkan uang partai ke dalam rekening pribadi OSO Sekuritas. Ia kemudian justru menilai rekonsiliasi yang digagas Wiranto dimentahkan oleh kubu Manhattan atau OSO.

19 Maret 2018

PTUN mengabulkan gugatan yang diajukan kubu Ketum Daryatmo dkk dengan materi gugatan permohonan penundaan SK Kemenkumham nomor M.MH-01.AH.11.01 Tahhun 2018.

Selanjutnya muncul penetapan putusan sela terhadap perkara nomor 24/G/2018/PTUNJKT Tahun 2018 sejumlah 28 halaman yang isinya menunda pelaksanaan SK Nomor 22 terkait kepengurusan OSO dkk dalam amarnya berbunyi “PTUN memerintahkan Menteri Hukum dan HAM RI menunda pelaksanaan SK Kepengurusan Hanura di bawah kepemimpinan OSO.”

Atas putusan sela tersebut merupakan suatu perintah hukum yang harus ditaati oleh para oihak dan SK yang dimiliki oleh OSO dkk sudah tidak berlaku lagi dengan sendirinya berlaku SK Hanura sebelumnya.

23 Maret 2018

Terbit surat keputusan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Jawa Timur dengan nomor surat keputusan SKEP/19/DPD/HANURA/JTM/II/2018 tentang pemberhentian Edi Rahmat sebagai Ketua dan pengangkatan Rohman Hakim sebagai Ketua dengan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Surabaya masa bhakti 2015-2020.

“DPC Hanura Kota Surabaya konsen mengutamakan verifikasi faktual, konsolidasi dengan KPU, Bawaslu, Bakesbang, Pemkot Surabaya, Polrestabes Surabaya, dan para stakeholder. Konsolidasi kedalam guna menyiapkan persiapan keluar menghadapi pesta demokrasi,” jelas Rohman Hakim, yang diangkat jadi Ketua DPC Partai Hanura Kota Surabaya, belum lama ini kepada SurabayaPost.id. (Junaidi/rls)

105 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan