KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

Pemkab Buka Kran Kebebasan Informasi

Senin, 16/April/2018 15:51:49

TUBAN (SurabayaPost.id) – Keterbukaan terhadap informasi tampaknya bakal menjadi babak baru di jajaran Pemkab Tuban. Pemkab telah membuka pintu lebar kepada wartawan untuk menggali informasi di seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) jajarannya.

Sebelumnya kran informasi terkait teknis dan data hanya diperoleh jurnalis dari Bupati, Wabup, dan Sekretaris Daerah (Sekda). Kini ketika Kepala Bagian Humas dan Protokol dipegang Rohman Ubaid, seluruh informasi bisa diminta wartawan dari setiap OPD.

“Kami memandang hubungan antara Pemkab dengan pers, tak lagi pembinaan namun kemitraan,” kata Rohman Ubaid, saat Jumpa Pers Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban dengan Wartawan Kabupaten Tuban di Tuban, Senin (16/4/2018).

Pada perhelatan resmi bersama pers kali pertama itu, mantan Camat Kerek tersebut menegaskan, informasi yang diperoleh wartawan dari Bagian Humas dan Protokol lebih fokus pada kegiatan yang diikuti oleh Bupati, Wabup, dan Sekretaris Daerah (Setda). Sifatnya pun ke ranah kebijakan secara umum.

Sedangkan untuk sisi teknisnya, wartawan bisa berhubungan langsung dengan masing-masing OPD. OPD bisa memberikan konfirmasi teknis dan data tanpa harus melalui Humas.

Kendati demikian, papar mantan Camat Jenu ini, pihaknya tetap memfasilitasi pers dengan OPD jika dalam perjalanan menemui kendala.

Terkait kebijakan tersebut, Pemkab Tuban mulai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2018 telah memiliki kegiatan penyebar luasan informasi. OPD memiliki skema anggaran, untuk kegiatan tersebut.

“Disitulah komunikasi proporsional akan dilakukan. Ini merupakan kebijakan, agar masyarakat bisa memperoleh informasi setiap kegiatan yang dilakukan Pemkab melalui OPD,” kata Rohman Ubaid.

Menanggapi kebijakan baru tersebut, Ketua Ronggolawe Pers Solidarity (RPS) Tuban, Khoirul Huda, menyatakan, pihaknya menyambut baik terhadap kebijakan tersebut. Di samping mempermudah jurnalis memperoleh data, publik pun bisa mendapatkan informasi yang utuh.

“Sebelumnya bentuk komunikasi pemerintah daerah dengan pers, lebih seperti satu pintu di Humas. Kebijakan baru ini, akan mempercepat arus informasi kepada publik,” tegas jurnalis lumayan ganteng itu saat sesi diskusi dalam perhelatan yang diikuti sekitar 30 wartawan tersebut. (teguh budi)

2,081 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan