KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

Google Dituntut Ganti Rugi Rp 60 Triliun, Ini Penyebabnya

Jumat, 25/Mei/2018 16:16:34

NEW YORK (SurabayaPost.id) – Sebuah organisasi yang menamakan dirinya ‘Google You Owe Us’, menuntut Google atas pengumpulan data secara ilegal atau melanggar hukum. Tak tanggung-tanggung, kelompok yang mengklaim mewakili sebanyak 4,4 juta pengguna iPhone ini menggugat menggugat Google sebesar Rp 60,7 triliun.

Tuntutan itu diajukan karena Google dianggap megoleksi data personal pengguna iPhone dengan melewati pengaturan privasi secara default di iPhone. Data yang dihimpun meliputi ras atau etnis, masalah fisik dan kesehatan mental, afiliasi politik, jenis kelamin, dan kelas sosial.

Data tersebut diduga dikais Google melalui peramban Safari menggunakan metode Safari Workaround. Data pengguna ditambang menggunakan algoritma yang memungkinkan para pengembang melewati pengaturan keamanan yang terpasang default. Pengaturan tersebut sebenarnya berfungsi untuk memblokir pihak ketiga untuk melacak menggunakan cookies.

Menanggapai hal itu, Google meminta agar pengadilan mengabaikan kasus tersebut. Google berdalih tidak ada bukti kuat bahwa informasi yang dimaksud diperoleh dari metode Safari Workaround.

Google juga mengatakan, jika tuduhan tersebut tidak tepat karena akan sulit diidentifikasi jika hanya berupa dugaan. Pengacara Google You Owe Us, Hugh Tomlinson mengatakan, jika aktivitas ilegal Google yang dituduhkan pertama kali muncul pada tahun 2012 oleh salah satu peneliti. Kala itu Google telah membayar 39,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 561 miliar untuk menyelesaikan perkara tersebut di AS.

Direktur Google You Owe Us, Lloyd merasa yakin jika Google telah melanggar hukum. “Kegiatan mereka berdampak ke jutaan (pengguna iPhone) di Inggris dan Wales dan kami akan meminta hakim untuk memastikan mereka bertanggung jawab di pengadilan kami,” jelas Llyod.

Sementara itu, pengacara Google, Anthony White menyebut jika kelompok Google You Owe Us hanya mengejar kampanye untuk mendapatkan akuntabilitas dan ganti rugi semata. “Pengadilan tak sebaiknya mengijinkan seseorang untuk mengkooptasi hak perlindungan data dari jutaan orang untuk tujuan kampanye pribadi,” jelasnya. (wah/kmp/fan)

204 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan