KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

Keberatan, Pemohon Pembatalan Perdamaian PT Kertas Leces Tolak Permohonan Intervensi

Selasa, 22/Mei/2018 15:35:05
Indra Bayu SH, salah satu dari kuasa hukum Harris Irwanto dkk, eks karyawan pabrik Kertas Leces Probolinggo yang menolak permohonan intervensi terkait pembatalan perdamaian dengan BUMN yang sudah bertahun-tahun tak beroperasi itu.

MALANG (SurabayaPost.id) – Karyawan eks PT Kertas Leces Probolinggo keberatan dan menolak permohonan intervensi yang diajukan Suyono Cs. Sebab, permohonan tersebut dinilai Harris Irwanto dkk tak sesuai aturan dan legal standingnya tidak jelas.

“Makanya kami keberatan dan menolak pengajuan permohonan
intervensi itu. Sebab tak sesuai mekanisme dan tidak jelas legal standing mereka,” kata Indra Bayu salah satu dari kuasa hukum Harris Irwanto dkk, Senin (21/5/2018).

Keberatan dan penolakan itu disampaikan kuasa hukum Harris Irwanto dkk dalam sidang di Pengadilan Niaga PN Surabaya. Di antara kuasa hukum Harris dkk itu adalah Eko Novriansyah Putra SH, Sahat Poltak Siallegan SH MH, Alfons Manuel Pancasila SH dan Indra Bayu SH.

Dijelaskan Indra Bayu bahwa Suyono lewat kuasa hukumnya, Nasmid Idris SH MH dan Suprat SH pada 14 Mei 2018 mengajukan permohonan intervensi pada majelis hakim yang diketuai Harijanto SH MH. “Seharusnya saat itu agendanya pembacaan replik dari Pemohon Pembatalan Perdamaian,” papar Advokat peserta terbaik Bimtek di MK itu.

Namun, lanjut dia, tahu – tahu ditunda. Anehnya pengajuan imsrtvensi dimasukkan. Padahal, terang dia, mekanisme permohonan intervensi itu prosedurnya diajukan lewat surat resmi ke Pengadilan Niaga Surabaya. Setelah itu dipanggil pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.

“Loh ini tidak ada panggilan (relass). Tiba-tiba masuk di tengah persidangan. Itu berarti sudah tidak benar,” papar dia.

Makanya kata dia, pihaknya menolak pengajuan Pemohon intervensi itu. Sebab, terang Indra Bayu, perkara pembatalan perdamaian itu sudah didaftarkan lebih dulu.

IMG-20180521-WA0079

Apalagi tegas dia Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sudah jelas. Menurut dia, eks karyawan PT Kertas Leces menurut UU tersebut merupakan kreditor.

Lalu, kreditor itu melakukan perjanjian dengan debitor untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya. Setelah ditunggu sampai empat tahun usai perjanjian damai itu, kata Indra Bayu, debitur tidak ada niatan baik untuk menyelesaikan.

Untuk itu, kreditor seperti eks karyawan PT Kertas Leces berhak membatalkan perjanjian damai itu. “Sebab pihak PT Kertas Leces wanprestasi. Tidak melaksanakan kewajibannya hingga bertahun tahun,” kata dia.

Sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.Putusan No.5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Mei 2015 menyatakan bila setiap kreditor berhak membatalkan perjanjian perdamaian jika debitor wanprestasi. Untuk itu eks karyawan menuntut pembatalan perdamaian.

IMG-20180521-WA0080

Makanya Indra Bayu menyarankan agar Pemohon Intervensi mengajukan upaya hukum tersendiri atau terpisah. “Sebab Pemohon Intervensi tak jelas legal standingnya. Apalah sebagai Pemohon Pembatalan Perdamaian atau justru sebagai Termohon Pembatalan Perdamaian,” jelas dia merasa heran.

Karena itu dia berharap agar majelis hakim menolak permohonan intervensi tersebut. Sebab menurut Indra Bayu tidak relevan dengan perkara pembatalan perdamaian terkait kepailitan badan usaha milik negara itu.

“Kami siap melanjutkan sidang berikutnya. Itu demi mewujudkan hak-hak dsn keinginsn karyawan eks PT Leces,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, hampir 1900 pekerja eks pabrik kertas Leces Probolinggo belum terima hak-hak normatifnya. Totalnya ratusan miliar. Di antara mereka, Harris Irwanto dkk melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga di PN Surabaya lewat kuasa hukumnya, Indra Bayu dkk.

Mereka berharap PT Kertas Leces itu dipailitkan. Sehingga asetnya bisa dijual dan dibagikan pada para kreditor terutama eks karyawan pabrik kertas itu yang kini memperjuangkan haknya bersama kuasa hukumnya.

(ahi;/ah)

890 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan