KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

Kejari Bidik Dana Kapitasi JKN Dinkes Sampang

Minggu, 10/Juni/2018 23:02:05
Kepala Dinas Kesehatan Sampang, Firman Pria Abadi

SAMPANG (SurabayaPost.id) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mulai membidik program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) yang dikelola oleh 21 Puskesmas di Sampang.

Informasinya, kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 hingga sampai 2017 bersumber dari dana APBN tersebut disinyalir dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan.
Sejauh ini, penyidik Kejari tengah memanggil sejumlah Bendahara Puskesmas yang terkait dengan pengunaan dana kapitasi JKN. Karena pihak penyidik mencium aroma tak sedap dalam pelaporan Surat Pertanggungjawab (SPJ) kapitasi JKN.

Sekjen Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Pusat, Tamsul, menyatakan, pihaknya merasa prihatin dengan dipanggilnya sejumlah bendahara Puskesmas oleh penyidik Kejaksaan. Karena dengan adanya proses pemanggilan tersebut dapat di indikasikan terjadi tindak pidana dalam pelaksanaan kapitasi JKN.

“Beberapa bendahara yang di panggil penyidik, curhat kepada saya bahwa mereka secara psikologis sangat ketakutan saat menjelaskan tentang SPJ kegiatan kapitasi di masing-masing Puskesmas selama 3 tahun terhitung mulai 2015 sampai 2017,” ungkap Tamsul, dihubungi Minggu (10/6/2018).

Ia menambahkan, pada dimintai keterangan oleh penyidik, para bendahara yang dipanggil harus membawa dokumen terkait dana kapitasi JKN, serta laporan SPJ yang terkait dengan dana kapitasi.

Kepala Dinas Kesehatan Sampang, Firman Pria Abadi, saat dikonfirmasi terkait dengan pemanggilan sejumlah bendahara Puskesmas, menjelaskan, bahwa pemanggilan itu hanya bersifat pembinaan dan melihat ketertiban administrasi.

“Jadi tidak hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tapi sebatas pembenahan laporan administrasi yang kurang tertib,” bantah Firman.

Disisi lain, Sekretaris Dinkes Sampang, Asrul Sani menerangkan, untuk anggaran dana kapitasi tahun 2017 nilainya sebesar Rp 40 miliar. Namun anggaran yang terserap hanya mencapai 70% per tahun, sehingga terjadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) dana kapitasi sebanyak 30 % yang dipakai pada tahun anggaran berikutnya.

“Sedangkan dalam proses pencairan dana kapitasi tersebut, kita selalu mengadakan evaluasi setiap bulan di rata-rata per tiga bulan,” terang Asrul.

(Rud/Jun)

250 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan