KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

Perpres Baru Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, KADIN Surabaya : Lebih Sederhana dan Pengusaha Kecil Lebih Mudah Berusaha

Jumat, 29/Juni/2018 8:58:26
Ketua KADIN Surabaya, Dr Ir Jamhadi, MBA

SURABAYA (SurbayaPost.id) – Kabar gembira bagi penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa kini tak perlu lagi ribet. Sebab, Perpres No. 16 Tahun 2018 yang merupakan pengganti dari Perpres No. 54 Tahun 2010 yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2018.

Dalam beleid baru itu, Pemerintah lebih mempermudah proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBD atau APBN. Kebijakan ini disambut baik oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Surabaya, Dr Ir Jamhadi, MBA.

CEO Tata Bumi Raya Group ini menilai, diberlakukannya Perpres baru yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini diharapkan bisa membuka kesempatan bagi penyedia barang dan jasa untuk ikut serta dalam pengadaan Pemerintah. Karena selama ini masih banyak penyedia barang dan jasa tidak mau ikut pengadaan Pemerintah karena syaratnya yang terlalu banyak.

“Dalam Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan regulasinya lebih sederhana dan meringankan, tidak hight cost. Juga lebih kompetitif dan lebih mudah berusaha,” kata Jamhadi, Jumat (29/6/2018).

Menurut Jamhadi, ada beberapa poin pokok dalam Perpres no 16 Tahun 2018 tersebut, diantaranya, pertama tanpa jaminan penawaran kontrak dibawah Rp 10 miliar sehingga berpihak pada usaha kecil.

Kedua, jika terjadi sengketa konstruksi tidak perlu ke Pengadilan/Arbitrase tapi cukup ke LKPP.

Hal ini melihat banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka LKPP memberikan respon dengan membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang akan diatur lebih rinci didalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Baru.

Poin ketiga ialah Pengadaan Langsung lebih tinggi. Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari Rp.50 juta menjadi Rp.100 juta, sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp.200 juta.

Dalam penjelasan di Perpres no 16 Tahun 2018, bahwa Perpres ini tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia.

Perbedaan tersebut terlihat dari penggunaan istilah yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah Unit Layanan Pengadaan berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, dan Dokumen Pengadaan menjadi dokumen pemilihan.

Selain itu, terdapat perbedaan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana pengadaan. Salah satunya adalah peran Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang secara tegas ditugaskan untuk pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan. Tidak hanya itu, secara keseluruhan terdapat 226 perbedaan antara kedua Perpres tersebut.

Begitu pula dengan swakelola. Bila pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengenai 3 tipe swakelola, maka pada Perpres PBJ Baru dikenal dengan 4 tipe swakelola. Tipe keempat yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat.

(Jun/rls)

342 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan