KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

Sampang Bergolak, Massa Pendukung Mantap Menuntut Keadilan

Senin, 9/Juli/2018 18:50:28
Ribuan massa pendukung mantap mendatangi panwaslu dan kpu sampang

SAMPANG (Surabayapost.id) – Ribuan massa pendukung pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 2, H Hermanto Subaidi dan H Suparto (Mantap) melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersikap adil dan transparan dalam proses Pemilihan Kepala Daearah (Pilkada) Sampang pada 27 Juli 2018 lalu.

Sejumlah massa membawa poster berisi kecaman dan dugaan pelanggaran Pilkada, diantaranya, “stop perampasan suara”, “ini bukan tidak legowo, bukan soal tidak terima tapi ini soal memperjuangkan hak kita”, “kalau keadilan tidak ditampakkan biarkan rakyat yang mencari jalan”.

Massa bergerak menuju Kantor Panwaslu dengan tuntutan terkait surat yang dikeluarkan Panwaslu tentang permohonan pembukaan C7 di 21 TPS yang tersebar di 4 Kecamatan yang kemudian disusul dengan Surat Panwaslu Kepada Bawaslu Jatim tentang tidak ditemukannya unsur pelanggaran pada Pilkada Sampang tersebut.

Aksi sempat memanas serta terjadi aksi saling dorong antara massa dengan Polisi, karena massa ingin memaksa masuk ke Kantor Panwaslu di Jalan Rajawali. Bahkan, sempat terjadi aksi pelemparan batu oleh massa yang tampak semakin emosi.

Tak ayal, beberapa pengunjuk rasa maupun Polisi mengalami luka ringan akibat insiden tersebut. Polisi pun terpaksa bertindak tegas mengusir ratusan demonstran yang merengsak masuk dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Setelah melakukan negosiasi perwakilan massa ditemui Komisioner Ketua Panwaslu, Juhari yang disampaikan secara tertulis. Isinya sebagai berikut, bahwa Panwaslu tidak bisa menunggu C7 sebagaimana surat lembaga tersebut yang disampaikan kepada KPUD Sampang, No. 183/Bawaslu-Prov.JI.23/VII.

Surat tersebut untuk akurasi dan penguatan alat bukti terhadap pembuktian dengan pelanggaran untuk memutuskan status penanganan pelanggaran yang dilaporkan Tim Mantap atas nama Muhlis. Karena batas waktu penanganan diputuskan 7 Juli 2018.

Imam Buhari, salah satu perwakilan massa yang menemui Komisioner Panwaslu menyatakan bahwa ketiga komisioner membuat surat pernyataan tertulis bertanda tangan bermaterai. Menurut Imam, isi dari pernyataan tersebut adalah Panwaskab tidak bisa menunggu C7 surat yang dilayangkan ke KPU pada tanggal 7 Juli 2018 kemarin.

“Kami berharap surat pernyataan Panwaslu tersebut akan menjadi alat bukti, terkait surat permohonan membuka C7 karena sampai saat ini belum ada jawaban tegas dari penyelenggara Pemilu,” tegas Imam, sambil berupaya menenangkan massa, Senini (9/7/2018).

Sementara itu, Rolis Sanjaya saat melakukan orasi mengungkapkan pelaksanaan Pilkada Sampang diduga banyak kecurangan dan pelanggaran yang dinilai telah mencederai proses demokrasi. Seperti munculnya data ganda dan orang meninggal dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), banyaknya formulir C6 atau pemberitahuan memilih tetap tidak diedaran sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Masih banyak pelanggaran yang terjadi lainnya, termasuk intimidasi baik kepada pemilih maupun saksi di beberapa TPS sehingga banyak saksi Mantap tidak mendapatkan haknya berupa C1. Maka itu penyelenggara pemilu dan pengawas harus bertanggungjawab,” teriak Rolis salah satu korlap aksi di depan kantor Panwaslu.

Selain menuntut Komisioner Panwaslu Sampang mundur, dan akan dilaporkan ke Bawaslu Jatim maupun Bawaslu RI. Mendesak kepada Bawaslu untuk segera mencabut keputusan Panwaslu Sampang yang cacat hukum selambatnya 3×24 jam sejak tanggal 9 Juli 2018.

Kemudian, massa meminta kasus pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sampang diambil alih oleh Bawaslu Jatim dan Bawaslu RI. Meminta KPU Kabupaten Sampang bertanggung jawab atas masih munculnya DPT ganda dan orang meninggal yang belum tercoret dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Meminta KPU Kabupaten Sampang harus profesional dan bertanggung jawab terhadap kekacauan pelaksanaan Pilkada Sampang. Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Sampang 2018 yang telah diciderai oleh praktek kecurangan sistemis.

“Jika tuntutan ini tidak di tindaklanjuti secara profesional dalam waktu cepat, maka kami akan melakukan aksi dengan kekuatan dan dukungan yang lebih besar,” jelas Rolis saat menyampaikan tuntutannya.

(Rud/jun)

208 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan