KONTRAKTOR KUBAH MASJID

KUBAH MASJID ENAMEL

Serapan Harus Maksimal, Dewan Minta APBD 2018 Tanpa Silpa

Senin, 9/Juli/2018 16:59:47
Suasana sidang paripurna dewan.

MALANG (SurabayaPost.id) – Kalangan legislatif, DPRD Kota minta agar eksekutif maksimal dalam menyerap anggaran. Sehingga APBD 2018 tanpa Silpa.

Permintaan kalangan Dewan itu cukup beralasan. Sebab, Silpa APBD 2017 lumayan besar, Rp 400 miliar.

Makanya, delapan fraksi di DPRD Kota Malang kompak menyoroti Silpa yang mencapai Rp 400 miliar di APBD 2017 itu. Sorotan itu disampaikan saat sidang paripurna tentang laporan pertanggung jawaban Wali kota tentang APBD 2017.

Di antara kedelapan fraksi itu adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat. Selain itu Fraksi PKB, Fraksi Gerindra Raya, Fraksi Hanura – PKS, Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem dan Fraksi PAN.

Dalam sidang paripurna yang pertama kali dihadiri Sutiaji setelah menjabat Plt Wali Kota Malang, Jumat (29/7/2018) itu Fraksi PKB menyerahkan pandangannya lewat Mulyanto. Dia mengawali sorotan tersebut terkait pajak daerah.

Menurut dia, target pajak daerah sebesar Rp 352,5 miliar. itu terealisasi Rp 414,96 miliar (117,72%). Begitu juga retribusi daerah yang ditargetkan Rp 44,8 miliar ternyata mencapai Rp 45,4 miliar.

Selain itu hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Awalnya ditargetkan Rp 15,7 miliar ternyata melampaui karena realisasinya Rp 16,4 miliar.

“Semua itu melampaui target yang ditetapkan. Mengapa bisa begitu. Hal itu perlu dijelaskan,” pinta dia.

Termasuk juga, lanjut dia, pada sektor operasional yang ditargetkan Rp 1,669 triliun justru hanya Rp 1,473 triliun. “Termasuk Silpa yang mencapai Rp 400 miliar. Kenapa Silpa itu besar,” tanyanya.

Pertanyaan senada juga disampaikan Fraksi Golkar. Ketua Fraksi Golkar, Ribut Hariyanto mengatakan penyusunan laporan keuangan 2017 mengacu standar akuntansi berbasis akrual.

“Kota Malang berhasil meraih opini WTP yang ketujuh kalinya secara berturut-turut. PAD tak hanya memenuhi target tapi terlampuai. Itu perlu dievaluasi mengapa bisa ada peningkatan yang sangat signifikan,” papar dia.

Fraksi Demokrat lewat Sony Yudiarto mengatakan bila Silpa terlalu besar. Itu bila dibandingkan realisasi belanja 2017 Rp 1,813 triliun dengan realisasi pendapatan Rp 1,971;triliun.

Dia berharap kedepannya tidak ada lagi Silpa. “100 persen harus terpakai. Kalau 2017 ada Silpa itu apa penyebabnya,” tanyanya heran.

Dia juga berharap nanti tak ada lagi kebocoran retribusi. Sebab kata dia ada beberapa sektor pendapatan yang justru tak memenuhi target.

Disebutkan dia seperti pendapatan hibah yang ditargetkan Rp 25 miliar terealisasi Rp 10 miliar. Lalu DAK yang ditargetkan Rp 238,4:miliar realisasinya hanya Rp 216,4 miliar.

Sedsngkan disisi lain kata dia, serapan tak maksimal. Misalnya belanja pegawai Rp 704,9 miliar dari anggaran Rp 795,5 miliar. Belanja barang Rp dianggarkan Rp 782,12 miliar hanya Rp 681,8 miliar.

Fraksi Gerindra Raya melalui Teguh Puji Wahyono juga menyoroti soal Silpa. Menurut dia ada penurunan kinerja pendapatan Kota Malang dibandingkan sebelumbya. Alasannya piutang pajak dan retribusi naik. Silpa juga besar.

20180629_211403

Hal senada disampaikan Fraksi PAN melalui Harun Prasojo. Dia menilai serapan tiap OPD masih rendah. Sebab di bawah 90 persen.

Di antara OPD itu disebutkan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Tenaga Kerja dan lainnya. “Itu mengapa anggarannya belum terserap maksimal,” tanyanya.

Ketua Fraksi Hanura PKS, Choirul Amri selain menyoroti Silpa juga masalah banyaknya keluhan BPJS dan pendidikan gratis di sekolah swasta. “Apa yang harus dilakukan agar tak ada keluhan lagi,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem, Asia Iriani juga menyoroti banyaknya OPD yang tak maksimal menyerap anggaran. Setidaknya ada 13 OPD yang disorot.

Di antaranya Dinas Pendidikan, Satpol PP, Disnaker, DP3AP2KB. Selain itu Dispendukcapil, Diskom Info, Disbudpar, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Distan Pangan, Dinas PUPR, DPKAD dan lainnya.

Hal itu juga disorot Fraksi PDIP. Lewat Hadi Susanto, fraksi pemenang Pileg 2014 ini sangat menyayangkan tidak maksimalnya serapan anggaran di masing-masing OPD itu.

“Itu salah satunyya yang menyebabkan Silpa besar, mencapai Rp 400 miliar. Makanya kami pertanyakan soal itu,” terang dia.

Menurut prediksi dia, perlu dievaluasi soal perencanaan dan pelaksanaan program yang diajukan masing-masing OPD. Sehingga Silpa naik 31 persen.

“Karena itu kami mempertanyakan kenalannya apa? Kalau tidak mampu melaksanakan program yang diajukan, ya jangan diajukan. Sehingga kami bisa mengurangi anggarannya untuk dialokasikan ke program kesejahteraan masyarakat,” papar dia.

Menyikapi sorotan tersebut, Sekda Kota Malang yang juga Ketua Tim Anggaran Pemkot Malang, Wasto menjelaskan secara detail penyebabnya. Menurut dia ada tiga faktor yang membuat Silpa itu mencapai Rp 400 miliar.

Di antaranya, kata dia, karena adanya efisiensi sejumlah proyek yang harus melalui pemenangan. “Kedua perolehan PAD melampaui target. Ketiga adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas,” kata dia.

Karena itu, papar dia, Silpa menjadi tinggi. Meski begitu dia menegaskan jika Silpa itu dialokasikan untuk menutupi kegiatan di APBD induk 2018 sebesar Rp 129 miliar. “Sedangkan sisanya Rp 271 miliar dialokasikan di APBD Perubahan 2018 ini,” pungkasnya.

(ahi/ah)

7,148 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan