Ajukan Eksepsi, Henry dan Istrinya Minta Dakwaan Jaksa Ditolak

11 October 2019 - 12:36 WIB
Henry J Gunawan dan istrinya saat mendengarkan pembacaan nota eksepsi di persidangan.

SURABAYA (surabayapost.id) – Henry J Gunawan dan Iuneke Anggraini mengajukan nota eksepsi pada sidang kasus dugaan pemalsuan akta otentik. Melalui eksepsinya, pasangan suami-istri itu memohon agar majelis hakim menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.

Nota eksepsi Henry dan Iuneke  dibacakan langsung oleh tim kuasa hukum yang diketuai Masbuhin. “Atas dakwaan tersebut, setelah meneliti seluruh isi berkas perkara terungkap bahwa pada proses penyidikan dan persidangan kasus ini, maka terdapat fakta-fakta hukum yang janggal,” ujarnya pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (10/10/2019).

Beberapa kejanggalan diantaranya, pertama yaitu pasal yang didakwakan hanya cover saja. Sementara isi surat dakwaan adalah hutang piutang antara Henry dengan Hen Hok Soei (PT Graha Nandi Sampoerna) sebesar Rp 17 miliar yang telah jatuh tempo dan sudah tidak bisa ditagih lagi,” terangnya.

Kejanggalan kedua yakni Henry dan Iuneke dalam kasus ini tidak pernah dipanggil sebagai saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. “Akan tetapi secara tiba-tiba terbit surat ketetapan tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka untuk Henry dan Iuneke,” ungkap Masbuhin.

Kejanggalan ketiga, lanjut Masbuhin, pihaknya juga telah menemukan fakta hukum bahwa notaris Atika Asihble yang membuat kedua akta otentik tersebut tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Bahkan namanya tidak masuk sebagai saksi dalam berkas perkara. “Padahal yang bersangkutan adalah orang yang membuat akta otentik tersebut,” terangnya.

Tak cukup sampai di situ, Masbuhin juga menilai bahwa penyidi sengaja menyembunyikan fakta tentang adanya perkawinan secara adat Tionghoa antara Henry dan Iuneke Anggraini pada 1998. “Adanya fakta dan peristiwa hukum berupa kelahiran tiga anak dari perkawinan tahun 1998 antara Henry dan Iuneke. Dimana salah satu anak pertamanya lahir pada 8 Desember 1999. Fakta tentang adanya perkawinan secara adat Tionghoa di tahun 1998 ini tentu menjadikan penilaian ahli menjadi misleading, tidak obyektif, dan kabur karena adanya fakta dan peristiwa hukum penting yang sengaja dipotong dan dihilangkan,” bebernya.

Atas dasar tersebut, Masbuhin meminta agar majelis hakim yang diketuai Dwi Purwadi mengabulkan eksepsi yang diajukan. “Atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima,” tegasnya.

Usai eksepsi dibacakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakosa kemudian langsung mengajukan tanggapan secara lisan. “Setelah mendengarkan eksepsi tim penasehat hukum yang tentunya cukup menggembirakan dan membesarkan hati dari para terdakwa. Pada pokoknya keluar dari ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP campur aduk dengan kewenangan praperadilan dan sudah masuk ke pokok perkara,” katanya.

Ali lantas meminta agar majelis hakim menolak eksepsi Henry dan Iuneke dan menyatakan menerima surat dakwaannya. “Menolak seluruh eksepsi dan menyatakan menerima dakwaan, serta melanjutkan persidangan untuk memeriksa perkara ini,” kata JPU Ali. (aha/fan)