Ajukan Pledoi, Surat Tuntutan Dinilai Memuat Keterangan Palsu

17 January 2019 - 17:39 WIB
Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso, dua petinggi Sipoa saat menjalani sidang.

SURABAYA (surabayapost.id) – Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso kembali menjalani sidang sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan penjualan apartemen Sipoa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (17/1/2019). Sidang digelar dengan agenda pembacaan nota pledoi (pembelaan).

Pada sidang kali ini kedua terdakwa dan kuasa hukumnya mengajukan nota pledoi secara masing-masing. Kedua terdakwa membacakan nota pledoi terlebih dulu dan kemudian dilanjut kuasa hukumnya.

Dalam pledoinya, Klemens menilai bahwa surat tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rakhmad Hari Basuki hanya berisikan keterangan palsu dan serangkaian kebohongan. Hal itu menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan besarnya tuntutan terhadap dirinya. “JPU telah mendakwa dan menuntut kami dengan pasal penipuan, dengan cara merumuskan surat tuntutan yang memuat serangkaian kebohongan dan keterangan palsu. Hal ini sebuah ironi sekaligus tragedi dalam proses penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Ia mencontohkan bukti keterangan palsu tersebut salah satunya yaitu 15 saksi yang tidak bisa dihadirkan di persidangan. “Namun secara mengejutkan JPU dalam surat tuntutannya menyebut bahwa 15 saksi tersebut hadir dipersidangan. Apalagi dalam surat tuntutan halaman 23-30 menulis bahwa kami tidak keberatan atas keterangan saksi,” ujar Klemens.

Menurutnya, hal tersebut merupakan perbuatan pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik sesuai pasal 266 ayat 1 KUHP. “Usai persidangan ini kami berencana melaporkan JPU ke Bareskrim Polri untuk memberikan efek jera pada aparat penegak hukum yang lain. Selain itu kami juga akan melaporkannya ke Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan,” tegas Klemens.

Ia menambahkan, JPU ingin membangun keadaan palsu, dimana kebijakan yang dibuat PT Bumi Samudra Jedine dalam menetapkan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen lainnya. Dalam konteks ini ketika mengatakan harga jauh lebih murah, JPU tidak memberikan harga unit apartemen lain sebagai pembanding. “Sedangkan sesuai fakta sidang, 18 saksi membeli apartemen karena letaknya strategis. Tidak ada seorangpun saksi yang mengaku tertarik membeli apartemen karena harga lebih murah dibanding apartemen lainnya,” ungkapnya.

Atas dasar itulah, lanjut Klemens, dalil dalam surat tuntutan dianggapnya telah memuat keterangan palsu dan merupakan serangkaian kebohongan. “Dari berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, yang seolah-olah merupakan suatu kebenaran,” pungkas Klemens.

Perlu diketahui, Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso dituntut 4 tahun penjara atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan penjualan apartemen Royal Avatar World. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan para konsumen pembeli apartemen. (fan)