Dua Ahli Pidana Sebut Kasus Sipoa Merupakan Perkara Perdata

6 February 2019 - 13:55 WIB
Ahli pidana Chairul Huda saat dimintai pendapatnya atas kasus dugaan penipuan apartemen Sipoa.

SURABAYA (surabayapost.id) – Dua ahli pidana dimintai pendapatnya atas kasus penipuan penjualan apartemen Sipoa pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (4/2/2019). Menurut keduanya, kasus penipuan Sipoa merupakan perkara perdata.

Dua ahli pidana yang dihadirkan masing-masing dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tiga terdakwa yaitu Budi Santoso, Klemens Sukarno Candra, dan Aris Birawa. Ahli pidana yang dihadirkan JPU adalah Solahudin, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Sementara tiga terdakwa menghadirkan ahli pidana Chairul Huda, dosen Universitas Muhamadiyah Jakarta.

Menurut Solahudin, peristiwa jual beli properti harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan pengembang, diantaranya pengembang dapat melakukan penjualan setelah memiliki tanah dan izin-izin yang disyaratkan di dalam ketentuan hukum dalam bisnis properti. Apabila belum ada serah terima unit apartemen dan juga belum jatuh tempo, maka hal tersebut tidak bisa disebut sebagai tindak pidana penipuan.

Sedangkan pengembalian dana konsumen melalui cek adalah merupakan perbuatan hukum baru yang berbeda dengan perbuatan hukum pemesanan apartemen. Pengembalian dana melalui cek merupakan suatu kesepakatan baru, dimana kesepakatan itu adalah perbuatan hukum keperdataan. “Jadi jika kesepakatan mengenai pengembalian dana pemesanan kepada konsumen tidak dilaksanakan, maka hal tersebut masuk ke dalam ranah wanprestasi,” ujarnya.

Solahudin menambahkan, cek pengembalian dana kepada para konsumen yang dikatakan cek kosong merupakan elemen dari perbuatan hukum keperdataan. Apabila sejak awal orang yang menyerahkan cek mengetahui dengan pasti sejak awal bahwa cek yang diserahkannya itu tidak ada isinya, maka hal itu masuk ke dalam salah satu unsur delik penipuan yaitu berupa perbuatan kepalsuan. Namun terpenuhinya unsur perbuatan kepalsuan itu juga harus dipenuhi unsur delik berikutnya yaitu unsur orang tergerak untuk menyerahkan barang atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang.

Tak hanya itu, lanjut Solahudin, ada hubungan kausalitas antara unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam penipuan yaitu menggerakan orang menyerahkan barang, memberi utang atau menghapus piutang. Menurutnya dalam hal dana konsumen yang dijanjikan dikembalikan melalui cek sudah dilakukan pengembalian dan diterima oleh konsumen, maka mengenai pengembalian dana konsumen itu jelas merupakan ranah hukum keperdataan.

Sementara itu, Chairul Huda menjelaskan, harus ada hubungan timbal balik antara unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan unsur menggerakan orang untuk menyerahkan barang, memberi utang atau menghapus piutang, karena kedua unsur ini penting dalam delik penipuan. Dimana hubungan kausalitas antara kedua unsur tersebut adalah karena korban menyerahkan barang dan menghapuskan piutang diakibatkan karena nama palsu, keadaan palsu dan rangkaian kebohongan. Apabila tidak dapat dibuktikan adanya nama palsu, keadaan palsu, dan rangkaian kebohongan itu, maka tidak ada delik penipuan.

Chairul Huda mencontohkan, misalnya nama perusahaan tidak ada, kemudian barang yang mau dijual tidak ada. Dalam perkara ini pengembang sudah memiliki tanah dan perizinan. Namun pembangunan belum terlaksana, hal ini merupakan wanprestasi dalam bidang keperdataan.

Menurutnya, upaya penipuan itu secara limitative ditentukan oleh undang-undang yaitu nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan, atau tipu muslihat. Dalam hal ini mengenai rangkaian kebohongan, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang diucapkan berbeda dari sebenarnya. Rangkaian kebohongan berbeda dengan janji, sehingga kalau janji tidak ditepati, maka hal itu bukan merupakan delik pidana. “Jadi apabila seseorang berjanji untuk menyerahkan barang dan ternyata tidak ditepati, maka itu namanya wanprestasi dan bukan pidana penipuan,” tandasnya.

Lebih lanjut, tipu muslihat harus ada sebelum transaksi. Apabila penyerahan cek, adalah sebagai bentuk pengembalian uang, atas dasar kesepakatan mengenai pembatalan jual beli, maka tidak terpenuhinya pengembalian uang melalui penyerahan cek bukanlah merupakan tipu muslihat.

Chairul Huda juga menjelaskan perihal barang-barang yang disita dalam perkara Sipoa. Menurutnya, sesuai pasal 39 KUHAP disebutkan bahwa yang dapat disita bertalian dengan delik pidana adalah barang-barang diantaranya, barang yang diperoleh dari tindak pidana, barang yang dihasilkan tindak pidana, dan barang yang digunakan dalam tindak pidana. Sehingga di luar dari ketentuan itu, tidak bisa digunakan sebagai barang bukti dan tidak bisa disita.

Sehubungan dengan penyitaan sesuai pasal 39 KUHP, perlu diingat tujuan dari penerapan hukum pidana, bukan mengembalikan kerugian korban. Dalam prinsip hukum pidana, hukum pidana itu bukan ditujukan untuk mengembalikan kerugian dari korban, tetapi ganjaran atas perbuatan pidana adalah hukuman sesuai ketetapan undang-undang. “Merujuk pada hal tersebut, dalam kaitan perkara ini, barang bukti yang tidak relevan disita oleh penyidik harus dikembalikan melalui penetapan pengadilan ke para terdakwa atau yang berhak,” pungkasnya. (fan)