Dua Terdakwa Kasus Sipoa Minta Hakim Tolak Tuntutan JPU

17 January 2019 - 18:30 WIB
Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso, dua petinggi Sipoa saat menjalani sidang.

SURABAYA (surabayapost.id) – Melalui nota pledoinya, Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso menilai kasus dugaan penipuan penjualan apartemen Sipoa yang menjeratnya sebagai terdakwa merupakan murni perkara perdata. Atas hal itu, mereka meminta agar majelis hakim menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam pledoinya, Klemens menjelaskan, berdasarkan fakta sidang dirinya menilai surat dakwaan dan surat tuntutan JPU memuat keterangan palsu dan serangkaian kebohongan. Bahkan, menurutnya hal ini merupakan peristiwa yang masuk dalam ranah hukum perdata.

Oleh karena itulah, Klemens dan Budi meminta kepada majelis hakim yang diketuai Wayan Sosiawan untuk menolak dakwaan dan tuntutan 4 tahun penjara yang diajukan JPU Rakhmad Hari Basuki. “Menyatakan Budi Santoso dan Klemen Sukarno Candra tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Juga menyatakan agar para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan,” ujar Klemens saat membacakan nota pledoinya pada sidang di PN Surabaya, Kamis (17/1/2019).

Klemens menambahkan, sesuai fakta penyebab keterlambatan dalam penyerahan unit kepada para konsumen adalah dugaan adanya penyimpangan kebijakan keuangan yang dilakukan Yudi Hartanto selaku Dirut Dirut PT Bumi Samudra Jedine pada kurun waktu Februari 2014 hingga 27 April 2015. “Mengeluarkan dana tanpa persetujuan para terdakwa, sebesar Rp 77 miliar yang mayoritas penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan bagi kepentingan pembangunan proyek,” bebernya.

Selain itu, pada periode Yudi Hartanto ini pula, perusahaan berhasil menjual unit dengan mendapatkan uang sebesar Rp 120 miliar. “Yudi Hartanto yang seharusnya duduk di kursi terdakwa,” tukasnya.

Lebih lanjut, Klemens menilai bahwa dirinya dan Budi merupakan korban praktek mafia hukum yang dilakukan secara terorganisir. “Dipakai frasa ‘mafia hukum’ lantaran tidak ada lagi stigma yang lebih tepat untuk dilekatkan kepada para pelakunya,” tandasnya.

Pada sidang kali ini, Klemens juga menyampaikan kepada majelis hakim bahwa pada 15 Januari 2019, antara dirinya dan 40 pelapor dalam kasus ini telah menandatangani perdamaian. “Bukti surat perdamaian kami lampirkan dalam nota pembelaan kami. Dalam perdamaian ini kami telah membayar Rp 900 juta dan Rp 7,2 miliar berupa tiga unit rumah sebagai bentuk refunds kepada para konsumen,” beber Klemens.

“Apa yang kami alami adalah sebuah kezoliman. Kami ditahan, harta yang disita sebesar Rp 671 miliar, padahal kewajiban kepada 73 pelapor hanya Rp 12,5 miliar. Rekening perusahaan diblokir, dan perangkat kerja di kantor ikut disita. Akibatnya operasional perusahaan menjadi lumpuh. Namun kami diminta untuk tetap memberikan refunds. Kasus ini membutuhkan perhatian Presiden dan Komnas Ham,” pungkas Klemens.

Perlu diketahui, Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso dituntut 4 tahun penjara atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan penjualan apartemen Royal Avatar World. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan para konsumen pembeli apartemen. (fan)