Dua Terdakwa Kasus Sipoa Tolak Replik Jaksa

1 February 2019 - 01:59 WIB
Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso, dua petinggi Sipoa saat menjalani sidang.

SURABAYA (surabayapost.id) – Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra, terdakwa kasus penipuan penjualan apartemen Sipoa mengajukan nota duplik pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (31/1/2019). Melalui dupliknya, Klemens dan Budi Santoso menyatakan menolak replik Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Nota duplik dibacakan oleh Klemens dihadapan majelis hakim yang diketuai Wayan Sosiawan. “Menolak replik JPU yang menyebutkan, dimasukannya keterangan 15 saksi a charge yang tidak pernah datang bersaksi di muka persidangan tanpa alasan, sebagai fakta persidangan dalam surat tuntutan, merupakan sekadar peristiwa salah pengetikan yang tidak disengaja,” ujarnya.

Selain itu, Klemens juga mengomentari perihal kalimat yang berbunyi ‘terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan’ yang ditulis pada setiap akhir keterangan 15 orang saksi a charge itu menurut JPU merupakan salah pengetikan yang tidak disengaja akibat ter-copy paste. “Dalih JPU itu terlalu naif, tidak rasional dan tidak logis. Alibi JPU merupakan manisfestasi apa yang dimaksud satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan baru,” tegas Klemens.

Menurut Klemens, fakta dalam merumuskan surat tuntutan hingga dibacakan membutuhkan waktu 35 hari. Dengan kurun waktu yang demikian lama itu, JPU dianggap memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki materi surat tuntutan. “Apalagi kekeliruan pengetikan tersebut terjadi sebanyak 15 kali,” bebernya.

Menurut Klemens, penulisan terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan yang didalihkan JPU merupakan salah pengetikan yang tidak disengaja akibat ter-copy paste adalah lebih sebagai bentuk kebohongan lanjutan dari kebohongan sebelumnya. “Kami selaku terdakwa prihatin dan menjadi pihak yang paling dirugikan,” papar Klemens.

Klemens menegaskan, perbuatan JPU yang memberikan serangkaian kebohongan dalam surat tuntutannya dinilainya telah melanggar pasal 4 huruf b Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-067/A/Ja/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa. “Selain itu, JPU juga melakukan serangkaian kebohongan dalam surat tuntutan pada halaman 87, yang diulang lagi di dalam replik. “Kebohongan pertama, ketika JPU mendalilkan fakta bahwa obyek tanah lahan apartemen tersebut yaitu SHGB Nomor 71 Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo seluas 59.924 atas nama PT Kendali Jowo baru dibeli oleh PT Bumi Samudra Jedine pada 12 Juni 2014 sebagaimana, Akta Jual Beli Nomor 100/2014 tanggal 12 Juni 2014 dihadapan Notaris/PPAT Inggil Nugroho Wasih, SH,” bebernya.

Menurut Klemes keterangan tersebut sengaja dibangun JPU untuk memberikan gambaran bahwa pada saat melakukan pemasaran unit apartemen di bulan Desember 2013, PT Bumi Samudra Jedine belum memiliki tanah. “Padahal fakta yang benar, pada tanggal 30 Juli 2013, PT Bumi Samudra Jedine sudah membeli dan memiliki obyek tanah seluas 59.924 meter persegi, yang diatasnya akan dibangun apartemen Royal Afatar Word, berdasarkan bukti sempurna, berupa akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor: 154 yang diterbitkan Kantor Notaris Widatul Millah, yang sudah dilampirkan dalam Nota Pembelaan,” terangnya.

Atas dasar itulah, Klemens menyimpulkan, fakta yang terungkap dalam pembuktian di persidangan bukanlah dakwaan penuntut umum mengenai adanya serangkaian kebohongan para terdakwa, sebagaimana dalam pidana penipuan. “Akan tetapi, fakta yang muncul dan terungkap di persidangan justru adalah serangkaian kebohongan dan keterangan palsu oleh JPU,” pungkas Klemens.

Perlu diketahui, Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso dituntut 4 tahun penjara atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan penjualan apartemen Royal Avatar World. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan para konsumen pembeli apartemen. (fan)