Gugatan Ditolak, Mat Jepang Didenda Rp 5 Juta Perhari

27 June 2019 - 19:50 WIB
Sidang gugatan yang diajukan Mat Jepang dengan agenda putusan di PN Surabaya, Kamis (27/6/2019).

SURABAYA (surabayapost.id) – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak seluruh gugatan yang diajukan Mat Hori alias Mat Jepang terhadap Sie Probowahyudi. Atas penolakan tersebut, maka semua tindakan Mat Jepang yang menempati tanah di Jalan Kalisari, Surabaya secara sah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

“Mengadili, dalam konvensi dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat rekovensi untuk sebagian,” kata ketua majelis hakim Dwi Purwadi pada sidang yang digelar di PN Surabaya, Kamis (27/6/2019).

Selain itu, hakim Dwi Purwadi juga menyatakan, penggugat rekovensi (Sie Probowahyudi dkk) adalah penyewa yang beritikad baik dan menyatakan surat kuasa beserta kwitansi-kwitansi yang dimiliknya adalah sah dan berkekuatan hukum tetap. “Menghukum penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus meninggalkan obyek tanah seluas 2.745 meter persegi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2404 untuk selanjutnya diserahkan kepada tergugat. Menghukum penggugat membayar dwangsome sebesar Rp 5 juta perhari,” tegasnya.

Menanggapi putusan tersebut, Tanu Hariyadi, kuasa hukum Sie Probowahyudi menilai bahwa majelis hakim telah adil dan bijaksana. Pasalnya, penggugat sebelumnya sudah menjadi terdakwa dalam perkara pidana, dimana perkara tersebut berkaitan dengan objek sengketa yang sama. “Menurut saya, putusan ini sudah sangat adil dan bijaksana. Dalam arti, penggugat dalam perkara pidana dijatuhi hukuman satu tahun, ditingkat banding dia malah dijatuhi dua tahun,” ucapnya usai sidang.

Saat ditanya mengenai gugatan penggugat ditolak apa diterima, Tanu mengatakan gugatan penggugat ditolak keseluruhannya termasuk menolak pula gugatan 35 persennya. “Gugatan ditolak keseluruhannya oleh majelis hakim, sedangkan gugatan kami sebagian diterima,” pungkasnya.

Sementara itu, Effendi, kuasa hukum penggugat mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut. “Kami akan banding, kami akan kembali membaca ulang apa yang menjadi pertimbangan hakim,” ucapnya.

Saat ditanya terkait putusan denda Rp 5 juta perhari, Effendi mengatakan, tergugat dan penggugat selama ini tidak pernah membuktikan ada surat sertifikat asli. Sedangkan pihak penggugat dalam perkara ini hanya dimintai tolong untuk melakukan pengosongan, tidak pernah melakukan jual beli. “Kalau itu memang punya alasan yuridis, ya perlu dipertimbangkan. Tapi selama ini tergugat dan penggugat tidak pernah membuktikan ada surat sertifikat asli,” bebernya.

Perlu diketahui, karena haknya menjaga tanah sebesar 35 persen tak kunjung diserahkan oleh Fauna, pemilik tanah seluas 2.745 meter persegi di Jalan Kalisari, Surabaya, Mat Jepang kemudian menggugat secara perdata di PN Surabaya. Tak hanya Fauna, Mat Jepang juga menggugat beberapa nama diantaranya, Sie Probowahyudi selaku penyewa tanah milik Fauna, notaris Eny Wahyuni, Bambang Sudarmaji, dan Soetomo Hadi.

Dalam gugatannya, Mat Jepang meminta agar PN Surabaya menghukum semua tergugat untuk membayar haknya
menjaga tanah sebesar 35 persen secara tanggung renteng yang tak kunjung cair atau sebesar Rp 9,6 miliar. (aha/fan)