Hakim PN Surabaya Copot Status Tersangka Notaris Nora Maria

19 June 2019 - 16:33 WIB
Valens Lamury Hadjon (paling kanan) dan Pieter Hadjon (paling kiri), kuasa hukum notaris Nora.

SURABAYA (surabayapost.id) – Menyandang status tersangka selama 9 tahun memang sangat tidak mengenakan. Penderitaan lahir batin itu dialami oleh notaris Nora Maria Lidwina di Surabaya. Untungnya melalui praperadilan, akhirnya status tersangka Nora dicopot.

Dalam amar putusannya, hakim tunggal Dwi Purwadi menyatakan, sepakat dengan argumentasi kuasa hukum Nora dan berdasarkan fakta persidangan. “Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon (notaris Nora) untuk seluruhnya. Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegas hakim Dwi pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Atas putusan ini, maka status tersangka yang telah disandang notaris Nora selama 9 tahun akhirnya gugur. Hakim Dwi juga memerintahkan agar memulihkan hak notaris Nora dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Usai sidang, Valens Lamury Hadjon, kuasa hukum notaris Nora menilai bahwa putusan praperadilan ini telah memenuhi rasa keadilan. “Pemohon bersama Wardoyo dan dua orang staf BPN Surabaya dianggap AJB (akte jual beli) dilakukan pada saat tanah dalam keadaan tersita pengadilan. Padahal berdasarkan bukti, sebelum AJB sudah ada penetapan pengangkatan sita oleh Ketua PN Surabaya, termasuk berita acara pengangkatan sita,” tegas putra dari advokat senior Pieter Hadjon ini.

Bahkan menurut Valen, sejak awal persidangan dirinya sangat yakin bahwa permohonan praperadilan ini akan dikabulkan. “Karena status tersangka yang disandang klien kami sudah 9 tahun lamanya. Hal itu melanggar hak azasi sebagaimana ketentuan pasal 50 KUHAP yakni tersangka berhak segera diperiksa dan segera disidangkan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI (MahkumJakpol) Nomor 299/2010 dan M.HH-35../2010 serta Kep-059/2010 menentukan bahwa apabila berkas perkara sudah tiga kali diajukan oleh penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan. “Sedangkan dalam perkara ini sudah 13 kali dikembalikan oleh JPU,” beber Valen.

Kasus ini berawal saat notaris Nota disangka melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik bersama almarhum Wardoyo dan dua staf BPN Kota Surabaya.
Peristiwa tersebut ketika Wardoyo menjual tanahnya yang berlokasi di Jalan Sumatra, Surabaya kepada Eddy. Penjualan itu dibuat dihadapan notaris Nora.

Namun kemudian, notaris Nora dituduh secara bersama-sama tersangka lainnya memasukan keterangan palsu ke dalam akte otentik sesuai pasal 264 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP jo pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP. Kasus tersebut kemudian diproses berdasarkan laporan polisi nomor LPB/530/lV/2010/Satreskrim tertanggal 29 April 2009 dengan pelapor Tan Aditya.

Dalam laporannya, Tan Aditya mengaku memiliki Surat Izin Penempatan (SIP) rumah di lokasi tanah tersebut. Namun ternyata di lokasi tanah tersebut tidak ada bangunan lagi pasca eksekusi yg dimenangkan Wardoyo langsung merobohkan bangunan rumah. Berdasarkan fakta, SIP tersebut jauh sebelum eksekusi sudah dicabut oleh Pemkot Surabaya. (aha/fan)