Saksi Beberkan Kejanggalan Pada Proyek Pembangunan RS Siloam

10 October 2019 - 23:15 WIB
Tiga terdakwa kasus amblesnya Jalan Raya Gubeng saat mendengarkan keterangan saksi.

SURABAYA (surabayapost.id) – Sugeng Setiawan dari PT Testana Enginering dihadirkan sebagai saksi pada sidang kasus amblesnya Jalan Raya Gubeng di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (10/10/2019). Dari kesaksian Sugeng muncul banyak kejanggalan dalam proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Anton Widyopriyono, Sugeng mengatakan, awalnya PT Testana Enginering sebagai perusahan yang khusus melakukan penelitian tanah menerima kontrak kerja dari PT Saputra Karya. Dalam kontrak kerja tersebut, PT Testana diminta untuk melakukan survei di 12 titik tanah di lokasi di Jalan Raya Gubeng untuk dilakukan pengeboran pembangunan Rumah Sakit Siloam. “Ukuran yang di survei adalah 70×70 meter persegi, yang meliputi 7 titik zondir,” kata Sugeng.

Sugeng menjelaskan, ke tujuh titik koordinat zondir tersebut sesuai pesanan dari PT Saputra Karya selaku kontraktor pembangunan. Pasalnya, PT Saputra Karya sebelumnya sudah mendapatkan nasehat teknis dari konsultan mereka yakni PT Ketira Enginering. “Survey tujuh titik zondir tersebut lazim dilakukan. PT Saputra Karya kan sudah punya konsultan sendiri yaitu PT Ketira Enginering, sebab PT Ketira Enginering lah yang memberikan nasehat teknis terkait tujuh titik koordinat zondir tersebut,” bebernya.

Kesimpulan dari observasi tanah kemudian didapatkan fakta bahwa di atas titik koordinat tanah di Jalan Raya Gubeng hanya bisa dibangun 3 basemen dan 7 lantai saja. “Pondasi itu hanya untuk 3 basement dan 7 lantai. Sebab pada saat disurvei tidak ditemukan lapisan tanah keras,” kata Sugeng.

Selain itu, Sugeng menungkapkan bahwa terjadi rembesan air di kawasan Jalan Raya Gubeng yang cukup besar. Hal itu diakibatkan derasnya aliran air sungai Kayun yang ada disekitar proyek. Sehingga pihaknya mengeluarkan kesimpulan seperti, tidak disarankan penggunaan beton pracetak dan disarankan agar menggunakan bor pile. “Rembesan air di kawasan itu cukup besar. Sehingga debit air sungai yang ada di sekitarnya perlu juga diperhitungkan, misalnya diperbesar bor pilenya atau ditambahi instrumen penyangga. Semua kesimpulan dari kami tidak dilakukan sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana pembangunan,” tegas Sugeng.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dini Ardhani melihat banyak kejanggalan dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Siloam. Ia menyebut adanya ketidaksingkronan antara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kontruksi yang dibuat dalam pengembangan proyek pembangunan Rumah Sakit Siloam.

Pada awalnya, lanjut JPU Dini, keterangan dari PT Testana Enginering menyebut bahwa pembangunan hanya 7 lantai ke atas dan 2 lantai ke bawah. Namun kemudian ada perubahan menjadi 19 lantai ke atas dan 4 lantai ke bawah, bahkan yang terakhir ada perubahan menjadi 26 lantai ke atas dan 4 lantai ke bawah. Hal itu sesuai IMB, tapi yang diketahui perencana hanya 22 lantai ke atas dan 4 lantai ke bawah.

Senada dengan JPU Dini, JPU Rakhmad Hari Basuki juga melihat banyak kejanggalan dalam proyek tersebut yang terungkap dari keterangan saksi-saksi. Ia menyebut, dalam proses pembangunan telah mengalami tiga kali perubahan. Menurutnya, dari perubahan inilah nanti akan dicari siapa yang mempunyai ide untuk melakukan perubahan tersebut. “Karena izin yang sesuai kontruksi adalah 22 lantai, tapi Dinas Cipta Karya ternyata mengeluarkan izin menjadi 26 lantai. Nah hal inilah yang akan kita cari bersama-sama di persidangan,” tegasnya.

Nanti JPU Hari Basuki akan melihat siapa yang mengajukan perizinan tersebut. Pasalnya izin desain gambar yang dikeluarkan hanya 22 lantai ke atas dan 4 lantai ke bawah. Tapi yang dikeluarkan justru menjadi 26 lantai ke atas dan 4 lantai ke bawah. “Desain cuma 22 lantai, namun dalam izin keluar 26 lantai. Siapa yang mengajukan ijin? Para saksi tidak ada yang mengetahui. Bahkan bukti sudah ditunjukkan tapi saksi masih mengaku tidak mengetahui. Namun dari bukti gambar kontruksi, sudah ada perbedaan,” imbuhnya.

Enam terdakwa yang menjalani sidang kali ini yakni Budi Susilo, Rendra Widoyoko, Aris Priyanto, Ruby Hidayat, Lawi Asmar, dan Aditya Kurniawan Eko Yuwono. Meski enam terdakwa didakwa secara terpisah, namun pada sidang kali ini mereka disidang secara bersama-sama.

Dalam kasus ini, enam terdakwa tersebut didakwa dengan sengaja membahayakan masyarakat umum dengan insiden amblesnya Jalan Raya Gubeng pada 18 Desember 2018. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 192 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 63 ayat 1 UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (aha/fan)