Diklarasi ini salah satu bentuk untuk mengeluarkan uneg-unegnya melalui aspirasi deklarasi dukung WALI.
Sementara itu, tim pemenangan Wahyu Ali, Ana ahsanul huda, mengatakan, kita tidak bisa membatasi dukungan atau aspirasi masyarakat.
“Untuk prospek kita belum bisa menyampaikan karena masih menunggu penetapan dari KPU, namun kita tidak bisa membatasi dukungan dan aspirasi dari masyarakat, karena ini beliau punya pertimbangan atau menyebrang dari Rekom yang sudah di tetapkan oleh DPP,” terang Ahsanul dilokasi deklarasi.
“Pertimbangan lainnya bagaimana pasangan walikota dan wakil walikota ini berkontestasi di Kota Malang, sehingga dukungan dan nilai obyektive ini bisa kita terima,”bebernya.
Terkait dukungan ranting dan cabang PAN ini, Ahsanul optimis jika pengurus dan anggota ranting dan cabang secara maksimal akan memilih pasangan Wahyu – Ali.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD PAN Kota Malang, Lookh Mahfudz, memberikan tanggapan tegas. Deklarasi tersebut dianggap tidak sah dan hanya melibatkan sebagian kecil pengurus, sementara yang lainnya tidak terlibat. “Oleh karena itu, pengurus yang terlibat akan dievaluasi dan dikenakan sanksi, karena mereka tidak mematuhi keputusan DPP PAN yang telah merekomendasikan dukungan kepada pasangan Moch Anton – Dimyati Ayatullah,” jelasnya.
Sanksi yang dimaksud bisa mencapai pemecatan dari kepengurusan partai
“Partai pasti akan mengambil tindakan tegas terhadap pengurus yang tidak mematuhi dan melaksanakan keputusan DPP. Jika mereka tidak mau mengikuti aturan partai, lebih baik keluar,” katanya.
Dia juga tidak memahami alasan di balik deklarasi tersebut. “Saya tidak tahu apa motivasi mereka, mungkin itu hanya bagian dari dinamika. Ada pihak tertentu yang ingin berkhianat dan menunjukkan kebodohan. Mereka tidak memahami organisasi serta tidak mengetahui keputusan yang ada,” ujarnya. Dia juga menegaskan bahwa dalam Pilkada 2024, PAN Kota Malang tetap konsisten dalam mendukung paslon Moch Anton – Dimyati Ayatullah. “Sudah pasti. Kami tetap menjadi pengusung mereka,” katanya. (**)