KEDIRI (SurabayaPost.id) – Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) Malang, Jawa Timur melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Satuan Kerja (Satker) wilayah Kediri, Jumat (29/07/22).
Kunjungan kerja pimpinan ke daerah tersebut, terkait Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Mengingat, BBPPMPV BOE merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pendidikan Vokasi, di Provinsi Jawa Timur.
Kepala BBPPMPV BOE Malang, Dr I Gusti Made Ardana, mengatakan, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri secara lebih luas akan dimulai pada tahun ajaran 2022.
Berdasarkan data per tanggal 6 Juli 2022, imbuhnya, terdapat lebih dari 140 ribu satuan pendidikan yang sudah mendaftar untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdek yang terdiri dari jalur mandiri belajar sebanyak 56 ribu satuan pendidikan, mandiri berubah sebanyak 82 ribu satuan pendidikan, dan mandiri berbagi sebanyak 4 ribu satuan pendidikan.
“Untuk di Kabupaten Kediri, sebanyak 1.574 lembaga pendidikan, meliputi PAUD, SMP dan SMA/SMK,” ujar I Gusti Made Ardana, saat di temui awak media disela kunjungannya di kantor Kacabdin wilayah Kediri, Jumat (29/7/2022)
Menurut dia, tujuan kunjungan kerja adalah memperkuat sinergi dan dukungan pemerintah daerah kepada sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Meluruskan miskonsepsi masyarakat terutama pemangku kepentingan terkait yaitu, guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, dan orang tua murid terkait Kurikulum Merdeka.
Kemudian, lanjutnya, mengajak guru dan kepala sekolah untuk memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar dan Komunitas Belajar untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Melihat kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, Memotret praktik baik atau tantangan penerapan praktik baik persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka.
“Tapi sejauh ini, implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah Kediri terbilang bagus. Harapannya, hal ini juga harus dibarengi respon dan reaksi dari pejabat terkait agar lebih maksimal,” ujarnya.
I Gusti Made menambahkan, penerapan Kurikulum Merdeka tidak mewajibkan atau mengharuskan satuan pendidikan untuk mengimplementasikannya di tahun ajaran 2022/2023.
“Kita ingin sekolah dan guru-guru bersama-sama merefleksikan diri untuk bisa menerapkan kurikulum sesuai dengan kondisi kesiapan masing-masing. Kita berharap, guru-guru kita terus belajar secara berkelanjutan dan jika sudah siap menerapkan kurikulum merdeka dapat dilakukan secara optimal demi memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) wilayah Kediri, Dindik Provinsi Jatim, Ramli Pinim menerangkan, program ini merupakan program pemerintah yang harus dijalankan.
“Terdapat 3 pilihan jalur sesuai dengan kondisi dan situasi setiap satuan pendidikan. Meliputi jalur Mandiri Belajar, Jalur Mandiri Berubah, Jalur Mandiri Berbagi,” ucap Ramli.
Menurutnya, untuk penerapan jalur Mandiri Berbagi, sudah diterapkan di SMA Swasta, meliputi SMA Dhaha, SMA Muhammadiyah, dan SMA Ar Risallah. Sedangkan, SMA Negeri sudah dijalankan di SMAN 5 Taruna Brawijaya.
“Jadi, tugas masing- masing sekolah tersebut memberikan pelatihan- pelatihan ke sekolah lainya. Dan, sejauh ini pelaksanaan dan mekanisme yang diterapkan menyesuaikan yang sudah ada,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) SMA/SMK Sidiq Purnomo, Cabang Dinas (Cabdin) wilayah Kediri, Dindik Provinsi Jatim, mengungkapkan, kunjungan BBPPMPV BOE Malang adalah memperkuat sinergi dan dukungan pemerintah daerah kepada sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri.
“ Terima kasih atas kedatangan Bapak – bapak dari BBPPMPV BOE Malang,’ tandasnya. (osy/lil)
Leave a Reply