Beberapa OPD Kerap Lambat Realisasikan Pokir, Para Pimpinan DPRD Kota Batu Kompak Buka Suara !

BATU (SurabayaPost.id) – Para pimpinan DPRD Kota Batu kompak menyikapi lambatnya beberapa dinas terkait untuk merealisasikan Pokok – pokok pikiran Pokir anggota dewan Kota Batu.

Tidak terealisasinya pokir anggota DPRD Kota Batu yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan di RAPBD (rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah) tersebut, sebelumnya juga  disoal oleh beberapa politisi anggota DPRD Kota Batu.

Sekarang gilirannya para pimpinan DPRD Kota Batu, yakni Asmadi dari politisi PDI Perjuangan, dan Wakil Ketua 1 Nurocman Politisi PKB bersama Wakil Ketua 2 politisi partai Gerindra Heli Suyanto.

Menurut Asmadi kemarin juga dipermasalahkan berkenaan dengan PAK (perubahan anggaran keuangan).

“Apa artinya dianggarkan berulang – ulang kalau pokir tidak bisa terealisasi,” kata Asmasi, Kamis (18/2022 melalui sambungan ponselnya.

Menurut Asmadi, dinas terkait kelihatannya tidak siap, seperti proses tahapannya ini tidak dilakukan, dan hanya setengah hati.

“Kalau ada kendala baru bingung, setelah bingung tidak bisa mencari jalan keluar rata – rata hampir seperti itu kejadiannya.Seperti di Dinsos kemarin terkendala dari SK,  sebenarnya SK ini kan cepat ditanndatangani agar segera cair. Kalau terlalu lama tidak terserap lagi – lagi jadi Silpa,”paparnya.

Karena, papar dia,dampak waktunya habis, dan berakhir pada Silpa lagi.

“Kemarin pada saat rapat sudah kami tekankan semua.Nanti PAK ini kita tekan lagi agar cepat direalisasikan.Seperti yang di Dinsos masalah SK atau Perwali kalau hanya tinggal menandatangani kan bisa,” ujarnya.

Meski begitu, tambahnya perangkatnya harus diselesaikan semua jadi tidak datang – datang  menandatangani seperti itu.

“Ini kesannya seakan – akan saling menunggu.Pemkot Batu ini kerjanya antar dinas sendiri – sendiri akhirnya menghambat, dan terkesan anggaran itu supaya tersisa, daripada dikerjakan pada akhirnya ada temuan dibelakang hari,” katanya.

Ini, menurutnya seakan – akan trauma masa lalu.Daripada dikerjakan kesannya akan lebih baik jadi Silpa.

Terpisah Wakil Ketua 2 Nurocman menegaskan terkait keterlambatan tersebut benar adanya.

“Benar, memang sering terjadi keterlambatan dalam merealisasikan program dan kegiatan baik itu dari usulan DPRD maupun program dinas sendiri, terlebih adalah usulan DPRD yang merupakan tindaklanjut dari serap aspirasi di masyarakat melalui Pokok- pokok pikiran DPRD,” kata Cak Nur sapaan akrab Nurochman.

Keterlambatan ini, menurutnya tidak lepas dari komitmen dan kesungguhan OPD dalam merealisasikan kegiatan – kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat.

“Sangat di sayangkan hal ini sering terjadi tanpa evaluasi.Keterlambatan merealisasikan kegiatan tsb sering berujung pada Silpa yang setiap tahunnya di kisaran Rp 200 – 300 miliar,” lanjutnya.

Berharap di tahun 2022 yang merupakan tahun terakhir periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah semua program yang telah di tetapkan dalam APBD 2022 bisa terealisasi dengan baik dan benar,” mintanya. Sementara Wakil Ketua 2 Heli Suyanto, menambahkan terkait pokir tersebut, tidak hanya dialami rekan – rekan seperti yang disampaikan sebelumnya oleh anggota dewan.

“Ini juga kita alami, karena itu belum terealissi semua. Padahal waktu pembahasan dulu  sudah dimasukkan.Ketika ditanya perencanaannya dijawab sudah ada.Namun di PAK ini kok belum direalisasikan kenapa,” tanya Heli.

Olehkarena itu, pihaknya berspikulasi apa karena masalah recofusing yang dilakukan pemkot batu? karena usulan – usulan pokir hingga hari ini dinyatakan hilang.

“Artinya belum ada keterangan dari dinas terkait. Dan ini tidak hanya di PUPR saja, termasuk di Dinas  Perumahan, Kesra, Dinas Sosial dan dan yang lain,” tambahnya.

Kegiatan disitu seharusnya pada bulan 4 sudah dikerjakan,namun  sampai saat ini belum.

“Apa masih masih kurang pegawainya pemkot sudah ada sekitar 4000 pegawai itu,” sindir Heli (gus)