MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Skandal belatung dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa puding stroberi di salah satu SD wilayah Kecamatan Lowokwaru membuat DPRD Kota Malang geram. Pemerintah kota (Pemkot) Malang dituding tidak serius menangani program yang seharusnya menjadi solusi bagi anak-anak kurang mampu ini.
Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, H. Rokhmad, S.sos, mengkritik keras kejadian ini. “Selaku wakil rakyat, saya sangat menyayangkan kenapa terjadi kelalaian dalam pelayanan MBG dari SPPG Tulusrejo 2 kec Lowokwaru kota Malang,” ujarnya dengan nada kekecewaan, Selasa (3/3/2026).
Anggota Komisi A yang akrab disapa Ustadz Rokhmad ini juga mengingatkan bahwa MBG seharusnya libur saat bulan Ramadhan, namun tetap masuk dan menggoda puasa bagi anak-anak. “Sekarang ada kelalaian, sungguh sangat disayangkan. Ada 5 Sekolah yang komplain terhadap makanan yang ada belatung di puding Stroberi, harusnya tidak boleh terjadi,” tegasnya.
“Untungnya belum dimakan, terus bila dimakan kemudian berakibat keracuan sungguh berbahaya,” tambah ustadz Rokhmad.
Politisi PKS ini juga menyarankan agar jumlah porsi makanan di SPPG tidak terlalu banyak, maksimal 1000 porsi per hari, agar pelayanan dan kesiapan lebih maksimal. “Pekerjaan di SPPG memang berat, tapi tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Dewan meminta Pemkot Malang segera mengambil tindakan atas kejadian ini dan memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan baik dan aman bagi anak-anak.
Reaksi keras ini juga disampaikan anggota Komisi A lainnya, Harvard Kurniawan, menegaskan pihaknya tetap mendukung program pemerintah selama berjalan baik. Namun, jika ditemukan pelanggaran, maka harus dikritisi dan ditindak tegas.
“Kalau yang baik kami support. Tapi yang buruk harus kami kritisi. Kasus di Tulusrejo terkait puding yang ada belatungnya itu harus jadi catatan serius. Dapur pelaksana MBG harus lebih hati-hati dan profesional,” ujar Harvard.
Politisi PDIP ini menekankan, Pemkot Malang tidak bisa hanya beralasan bahwa MBG adalah program pusat. Ia meminta Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menginisiasi forum yang mempertemukan para pemilik dapur (SPPG) untuk dilakukan pembinaan, pengarahan, serta membangun komitmen bersama demi menjaga kualitas makanan bagi siswa.
“MBG ini anggarannya dari rakyat dan untuk rakyat. Jangan sampai tidak maksimal hanya karena ada dapur yang tidak profesional,” tegasnya.(lil).