MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Merespon aksi demo mahasiswa di gedung DPRD Kota Malang pada Jumat (28/2/2025), Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Sirraduhita janji untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa, meski kepastian tindak lanjutnya tetap bergantung pada kebijakan nasional.
Sebagaimana diketahui, dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan yang sebagian besar ditujukan kepada pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Amithya menyatakan bahwa pihaknya telah mencermati tuntutan mahasiswa. Sejumlah poin yang diajukan di antaranya:
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Pendidikan harus menjadi program prioritas nasional.
- Kesejahteraan guru honorer harus diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah.
- Realokasi anggaran harus transparan, adil, dan akuntabel.
- Normalisasi anggaran transfer ke daerah dan desa.
- Prioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Evaluasi terhadap pelaksanaan dan model pengawasan Danantara.
- Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan Masyarakat Adat.
- Investigasi dan penindakan tegas terhadap korupsi di BUMN.
- Penguatan kebebasan akademik dan demokrasi kampus.
- Menolak komersialisasi pendidikan.
Amithya menegaskan bahwa kebijakan pusat yang diterapkan di daerah, seperti MBG, akan terus dievaluasi agar lebih optimal. Ia mencontohkan bahwa program ini telah diuji coba di dua sekolah dan masih membutuhkan pendampingan Dinas Sosial terkait kandungan gizinya.