Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Kota Malang, Sampaikan 11 Tuntutan ke Pemerintah

Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Kota Malang, Sampaikan 11 Tuntutan ke Pemerintah, Jumah 28 Februari 2025. (ist)
Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Kota Malang, Sampaikan 11 Tuntutan ke Pemerintah, Jumah 28 Februari 2025. (ist)

Berikut adalah 11 tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut:

  1. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Mahasiswa menilai program ini perlu dikaji ulang agar benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan gizi masyarakat.
  2. Pendidikan sebagai Prioritas Nasional – Pemerintah diminta menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional demi menciptakan generasi yang lebih berkualitas.
  3. Kesejahteraan Guru Honorer – Mahasiswa menuntut perhatian lebih terhadap nasib guru honorer agar mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak.
  4. Realokasi Anggaran yang Transparan, Adil, dan Akuntabel – Mahasiswa meminta pemerintah memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan rakyat tanpa penyimpangan.
  5. Normalisasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa – Pemerintah pusat diminta mengembalikan kebijakan anggaran transfer ke daerah dan desa agar pembangunan berjalan merata.
  6. Prioritas Pembangunan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) – Mahasiswa mendesak pemerintah untuk fokus membangun infrastruktur dan fasilitas di daerah yang masih tertinggal.
  7. Evaluasi Pengawasan Danantara – Mahasiswa menuntut pemerintah meninjau ulang pelaksanaan dan sistem pengawasan Danantara agar lebih efektif dan tidak merugikan masyarakat.
  8. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat – Pemerintah didesak segera mengesahkan regulasi ini guna melindungi hak masyarakat adat dan memberantas kejahatan ekonomi.
  9. Investigasi dan Penindakan Kasus Korupsi di BUMN – Mahasiswa meminta pemerintah menindaklanjuti dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara transparan dan menyeluruh.
  10. Penyediaan Tempat Layak bagi PKL di Kota Malang – Pemerintah Kota Malang didesak untuk memberikan solusi terkait lokasi berdagang yang layak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
  11. Perlindungan dan Stimulus untuk UMKM di Kota Malang – Pemerintah diminta untuk memberikan perlindungan serta dukungan finansial bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa berkembang.

Setelah berdialog dengan para anggota dewan, Mahasiswa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 16.50 WIB. (**)

Baca Juga:

  • Paripurna, DPRD Kota Malang Setujui LKPj Wali Kota TA 2024
  • Komisi B DPRD Kota Malang Terima Aduan PHRI Terkait Dampak Kebijakan Efisiensi Pemerintah Pusat
  • Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Apresiasi Gelaran Event Madyopuro Mangano
  • DPRD Kota Malang Gelar Rapat Paripurna HUT ke-111, Momentum Teladani Sejarah Tokoh Terdahulu
  • Paripurna HUT ke-111 DPRD Kota Malang: Bukan Sekadar Usia, Tapi Tanggung Jawab
  • DPRD Siap Bahas Catatan Kritis dan Target 2025 Usai LKPJ Wali Kota Malang Diserahkan
  • Anggota DPRD Kota Malang, Ustadz Rokhmad Hadiri Peringati Nuzulul Qur’an dan Open House di SMP Boarding School Qurrota A’yun
  • Komisi C DPRD Kota Malang Gelar Hearing Bersama DLH dan DPUPR-PKP
  • Ketua DPRD Kota Malang Minta Distributor Minyak Goreng Tak Rugikan Masyarakat
  • DPRD Kota Malang Telaah Jawaban Walikota Terkait 4 Ranperda