SURABAYA (SurabayaPost.id) – Walikota Malang Wahyu Hidayat menjadi satu-satunya kepala daerah yang menerima tiga penghargaan sekaligus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Hotel Double Tree Surabaya, Selasa (25/11/2025).
Ketiga penghargaan tersebut adalah TP2DD Kota dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia Tertinggi tahun 2025, terbaik jumlah fase etalase pengendalian inflasi kabupaten/kota terbanyak, dan Kota dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tertinggi tahun 2025.
Wahyu mengatakan bahwa penghargaan ini bukan sesuatu yang instan, tetapi melalui sebuah proses bisnis yang telah dibangun Pemerintah Kota Malang. “Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena ini bukan instan tetapi sudah dilakukan secara matang lewat proses bisnis yang baik, jadi keberhasilan ini sangat membanggakan dan tidak lupa saya ingin mengapresiasi seluruh elemen dan perangkat daerah, yang terus bersinergi,” ucap Walikota Wahyu Hidayat dikutip dari rilis Bagian Prokompim Setda Kota Malang.
Wahyu menegaskan bahwa penghargaan yang diterima Kota Malang menjadi bukti bahwa transformasi digital berjalan ke arah yang tepat. Dalam aspek pengendalian inflasi, Wahyu ingin memastikan bahwa Pemkot Malang terus memperkuat pemantauan harga komoditas.
“Realisasi penggunaan KKPD sebagai sarana transaksi di Perangkat Daerah serta peningkatan indeks masyarakat digital menjadi salah satu fokus kinerja kami utamanya untuk mengendalikan inflasi” tegas Wali Kota Wahyu.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia meminta setiap pemerintah daerah memperluas implementasi QRIS, mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerah, serta memperkuat ekosistem layanan digital agar kinerja fiskal semakin efisien dan kredibel.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan Kick Off TP2DD Jawa Timur oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Khofifah menegaskan percepatan digitalisasi bukan lagi opsi, namun fondasi utama tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Hms).