MALANG (SurabayaPost.id) – Beberapa anggota Komisi D DPRD Jatim berkunjung ke Kecamatan Sukun Kota Malang, Senin (11/5/3030).. Di antara mereka adalah Dr Sri Untai dan Hikmah Bafaqih.
Pada kesempatan tersebut mereka juga berkunjung ke Puskesmas Sukun. Mereka menyerahkan bantuan berupa alat pelindung diri (APD), masker dan disinfektan.
Mereka juga mengingatkan Pemkot Malang, terkait dengan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mereka minta agar pelaksanaan PSBB itu tidak membuat rakyat tertekan.
Sri Untari mengatakan bila pihaknya sebenarnya tidak setuju dengan pemberlakuan PSBB, karena ini bukan satu-satunya solusi. Tetapi bagaimana lagi sudah ada keputusan dari Gubernur yang saat ini diajukan ke Menteri Kesehatan.
“Jangan sampai PSBB ini, memunculkan persoalan baru. Kalau niatnya untuk memutus Covid 19, itu sangat bagus. Tetapi harus efektif, dan tidak membuat rakyat tertekan,”tandas Sri Untari.
Menurut dia, mendengar PSBB saja, masyarakat sudah kebingungan. Selain itu Pemerintah Daerah Malang Raya, harus menyiapkan akomodasi yang cukup bagi masyarakat, selama PSBB berlangsung.
Selain itu, secara psikologis mendengar rencana PSBB itu, imun masyarakat menjadi turun, secara otomatis imun yang turun sangat rentan dimasuki virus. Dampaknya kurang baik bagi upaya pemutusan rantai penyebaran Covid 19.
“Biarlah proses ini berjalan, aktifitas masih ada tentunya dengan standar kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah. Beraktifitas tetap pakai masker, mengedepankan physical distancing, sering cuci tangan dengan sabun, saya kira itu lebih efektif,” tambah wanita yang juga sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.
Apalagi sambungnya jika berkaca dari pelaksanaan PSBB, di Surabaya, yang tidak cukup 14 hari. Sebab, akan lebih meresahkan lagi.
“Bagaimana caranya agar masyarakat tidak merasa ketakutan, dan pelaksanaan PSBB, sebelumnya harus dibarengi dengan sosialisasi dan pemenuhan hak masyarakat,”tuturnya.
Hal serupa juga disampaikan Hikmah Bafaqih, rekan kerja Sri Untari di Komisi E DPRD Jatim. Ia meminta tidak ada perpanjangan PSBB.
“Sebenarnya kita gak setuju PSBB, tapi ini sudah terlanjur, makanya jangan sampai ada perpanjangan,” imbuhnya.
Untuk itu, kata dia, harus disiapkan secara matang, didukung oleh perangkat yang memadai. Sehingga pelaksanaanya bisa berjalan secara maksimal. (aii)
Leave a Reply