MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – DPRD Kota Malang dorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, anggaran MBG mendapat sorotan dari para anggota dewan tersebut. Pasalnya, harga yang dipatok Rp 10 ribu per porsi saat ini, memunculkan asumsi kurangnya pembiayaan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdianto meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang benar-benar memperhatikan standar nilai gizi pada program MBG. Karena, sasaran yang dituju merupakan anak.
“Jadi kebutuhan gizi yang sesuai standard itu setidaknya memenuhi kelayakan nilai gizi dengan memenuhi unsur protein dari hewani dan nabati. Lalu karbohidrat, buah buahan serta susu segar,” kata Eko, Kamis (6/2/2025).
Dengan patokan harga Rp 10 ribu, Eko menilai masih membutuhkan tambahan pembiayaan. Oleh karena itu, butuh CSR untuk mendukung program tersebut.
“Kalau menurut saya, ini masih perlu penyesuaian. Setidaknya per porsi sekitar Rp 13 atau 14 ribu lah. Andai anggaran dari pemerintah pusat per porsi Rp 10 ribuan. Berarti, Pemkot Malang harus bisa menyiapkan tambahan dana sekitar Rp 3-4 ribu,” ujar Eko.
Eko mengaku, CSR perusahaan yang ada di Kota Malang sangat memungkinkan untuk mendukung program tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi apik yang dibangun Pemkot Malang dengan perusahaan yang ada di Kota Malang.
“Bisa lah Pemkot Malang mengambilkan dari bantuan CSR,” yakin Eko.
Eko pun melihat saat ini program MBG belum masif dijalankan di seluruh wilayah kabupaten kota di Indonesia. Karena hal itu masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi pemerintah pusat.
“Memang masih banyak daerah yang belum berani atau belum bisa melaksanakan program ini. Tentu ini hasil dari kunjungan kerja dan rakor kami di Komisi D DPRD Kota Malang dengan beberapa kota/kabupaten baik di Jatim maupun Jateng,” jelas Eko.
Sementara di Kota Malang sendiri, program MBG sempat dilakukan meski hanya sebatas ujicoba. Dan anggaran yang digunakan murni dari CSR perusahaan.
“Sejauh ini kan masih realisasi awal atau uji coba. Seperti di Kota Malang yang diterapkan di SDN 3 Lowokwaru beberapa waktu lalu,” tandasnya. (**)