Oleh: M Masduki
Wajah kawasan Telaga Ngipik di Kabupaten Gresik perlahan berubah. Cekungan bekas tambang tanah liat milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) yang dahulu identik dengan ruang terbuka hijau, arena olahraga ski air, dan wisata alam penyejuk kawasan industri, kini kian sesak oleh deretan bangunan komersial. Kafe, warung, dan lapak-lapak usaha tumbuh subur, menyulap kawasan penyangga ekologi tersebut menjadi layaknya sentra bisnis baru.
Pertumbuhan ekonomi kerakyatan di satu sisi memang patut diapresiasi karena membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda UMKM lokal. Namun, di balik geliat bisnis di tepian telaga tersebut, tersimpan persoalan hukum dan tata kelola yang tidak bisa dipandang sebelah mata: dugaan pelanggaran tata ruang, berdirinya bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga praktik penyewaan berantai aset anak usaha BUMN.
Secara regulasi, pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Gresik telah diatur secara ketat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kawasan bekas tambang di sekitar Telaga Ngipik sejatinya diproyeksikan sebagai area konservasi, ruang terbuka hijau, dan pariwisata terbatas—bukan zona komersial permanen yang bebas didirikan bangunan beton tanpa kendali. Ketika bangunan usaha berdiri tanpa mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PBG, ada dua kerugian nyata yang langsung ditanggung daerah: kerusakan fungsi ekologis kawasan dan hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi perizinan maupun pajak daerah.
Persoalan menjadi kian pelik ketika menelusuri alur penguasaan lahan di lapangan. Lahan eks tambang SIG yang dikelola melalui anak usahanya, PT Sinergi Mitra Investama (SMI), diduga dikontrakkan kepada pihak tertentu, yang kemudian oleh penyewa pertama dikontrakkan kembali (sublease) kepada para pelaku usaha di lokasi.
Dalam hukum perdata Indonesia, praktik pengontrakan ulang tanpa persetujuan pemilik atau pengelola aset asal merupakan pelanggaran kontrak yang serius. Pasal 1559 KUHPerdata secara tegas melarang penyewa mengulang-sewakan objek sewaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis. Lebih jauh lagi, sebagai entitas yang mengelola aset strategis milik BUMN, SMI dan SIG memiliki tanggung jawab tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Pembiaran terhadap alih fungsi lahan sewaan dan praktik over kontrak ilegal hanya akan menempatkan pengelola aset dalam pusaran polemik hukum tata ruang dan pertanahan.
Ironisnya, pihak yang paling rentan menjadi korban dari karut-marut ini adalah para pelaku UMKM dan penyewa lapis kedua di lapangan. Mereka mengeluarkan modal jutaan rupiah untuk menyewa lapak dan membangun tempat usaha dengan harapan mencari nafkah. Padahal, secara hukum, kontrak sewa lapis kedua yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik aset asal tidak memiliki kekuatan hukum. Sewaktu-waktu pemerintah daerah menegakkan peraturan daerah atau manajemen aset melakukan penataan ulang, para pedagang kecil inilah yang paling pertama terancam kehilangan tempat usaha tanpa jaminan ganti rugi.
Situasi di Telaga Ngipik ini merupakan ujian nyata bagi sinergi dan ketegasan dua pihak: Pemerintah Kabupaten Gresik dan manajemen PT Semen Indonesia beserta anak usahanya.
Pertama, manajemen SIG dan SMI perlu membuka secara transparan status kontrak pemanfaatan lahan di sekitar Telaga Ngipik. Evaluasi menyeluruh terhadap penyewa pertama mutlak dilakukan. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan peruntukan dan pengontrakan ulang secara sepihak tanpa izin, pemutusan kontrak dan penertiban internal harus segera ditegakkan.
Kedua, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui dinas terkait dan Satpol PP tidak boleh terjebak pada pembiaran. Penegakan Perda RTRW dan kewajiban PBG harus dijalankan secara adil dan terukur, sembari mencari solusi penataan yang manusiawi bagi para pelaku UMKM lokal agar tidak mematikan mata pencaharian warga.
Telaga Ngipik adalah warisan ekologis dan ruang publik berharga di tengah kepungan industri Gresik. Jangan sampai pembiaran terhadap praktik komersialisasi tak berizin mengubah aset kebanggaan daerah ini menjadi preseden buruk lemahnya penegakan hukum tata ruang dan tata kelola aset negara.