MALANG (SurabayaPost.id) – Sengketa Masjid Syuhada di Perumahan Karanglo Indah Blok C-1A, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, memasuki babak baru. Pengurus Yayasan Masjid Syuhada yang digugat 10 warga dengan dalih perbuatan melawan hukum (PMH), kini didampingi Law Firm Dr Yayan Riyanto, SH., MH., untuk menghadapi gugatan tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Malang.
Sidang perdana perkara dengan nomor 357/Pdt.G/2026/PN Mlg itu telah digelar pada Selasa (17/11/2026) sore. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda panggilan para pihak.
Kuasa Hukum Tergugat, Dr. Yayan Riyanto, SH., MH., menegaskan pihaknya akan membantah seluruh dalil gugatan para penggugat. Menurutnya, gugatan tersebut tidak berdasar, baik dari sisi kepengurusan takmir maupun status lahan masjid.

Dalam perkara perdata tersebut, penggugat menarik tiga pengurus takmir sebagai tergugat utama, yakni Indro Triyono sebagai Tergugat I, Mochammad Isbandi sebagai Tergugat II, dan Fadjar Abdi sebagai Tergugat III.
“Selain itu, gugatan ini turut menyeret Yayasan Syuhada Karanglo Indah, KUA Blimbing, Kemenag Kota Malang, Kelurahan Balearjosari, serta PD BKMM-DMI Kota Malang sebagai pihak turut tergugat,” jelas Dr Yayan saat menggelar konferensi pers, Selasa (17/11/2026).
Yayan bersama timnya, yakni V.LF. Bili, Imam Syafi’i, Sigit Rahmantoro, Febry Andy, Tommy H. Timbang, Farhan Faelani, Rifqi I. Wibowo dan Shendy Prasetyo, menyayangkan adanya gugatan ini. Ia menyebut, selama ini para penggugat bukan sosok yang aktif beribadah di Masjid Syuhada.
Perkara ini mulai memanas sejak 2024 lalu, ketika sebagian warga sekitar masjid meminta dilibatkan dalam kepengurusan takmir.

Wakil Ketua Takmir Masjid Syuhada, Gurit Dwi Prasetyo menjelaskan polemik bermula ketika Ketua Takmir sebelumnya, almarhum H. Muchlis Ridwan, jatuh sakit. Pengelolaan harian kemudian dimandatkan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024.
Mengetahui hal itu, perangkat RW dan RT setempat kemudian mendatangi Indro Triyono.
“Estafet ketakmiran itu diwakilkan ke Pak Indro Triyono,” ujar Gurit kepada wartawan.
Perbedaan pandangan semakin mengemuka saat memasuki periode kepengurusan berikutnya, periode 2025-2030. Pihak pengurus lingkungan menghendaki mekanisme pemilihan takmir diatur oleh perangkat wilayah.
Sementara jemaah yang telah merawat masjid sejak generasi awal berpandangan, kepengurusan harus ditentukan melalui musyawarah mufakat di antara jemaah aktif atau ahli masjid, sesuai tradisi yang selama ini berjalan di internal pengurus masjid.
“Kami juga berpedoman kepada Al Quran, perkara mengurus masjid melandaskan ketentuan Allah lewat Surah At-Taubah ayat 18 dan musyawarah mufakat. Ketika ada skema pemilihan baru dengan tiba-tiba ditarik ke lingkungan dan ada kandidat yang bukan ahli masjid, membuat kami tidak setuju. Jemaah ini berikhtiar mempertahankan hak masjid,” tegasnya.
Yayasan Syuhada sempat mengakomodir keinginan sebagian warga tersebut dengan menggelar musyawarah, hingga terpilih seseorang warga sekaligus jemaah. Namun, setelah itu justru dibentuk kepengurusan yang mendepak pihak yayasan dan pengurus masjid sebelumnya, yang sudah merawat dan memakmurkan masjid yang diresmikan sejak tahun 1986 itu.
Untuk melegitimasi struktur kepengurusan tersebut, pihak lingkungan yang berseberangan dengan yayasan bahkan sempat menempuh jalur eksternal dengan melibatkan Lurah Balearjosari hingga Camat Blimbing saat itu.
Takmir sekaligus perwakilan Yayasan Masjid Syuhada kemudian melaporkan hal itu ke Inspektorat Kota Malang. Perangkat kelurahan dan kecamatan pun mendapat teguran keras, serta ditegaskan perbuatannya melampaui kewenangan.
“Oleh sebab itu, kami memilih melanjutkan kepengurusan takmir yang terpilih, sebelum musyawarah dengan pihak lingkungan tersebut,” beber Gurit.
Dalam keputusan tersebut, Fadjar Abdi ditetapkan sebagai Ketua Takmir periode 2025–2030. Yayasan Syuhada Karanglo Indah tetap menjalankan kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan tertanggal 23 Februari 2025.
Pihak yayasan menyayangkan ketegangan akibat dualisme tersebut, karena dinilai mengganggu kenyamanan jemaah saat beribadah.
Dia menyebut pada 2025, pihak penggugat sempat menguasai kotak amal selama dua kali pelaksanaan salat Jumat. Uang itu dikelola sendiri, dan sampai saat ini tidak diketahui ujungnya, dan sempat dilaporkan ke pihak kepolisian.
“Akibat kondisi tidak harmonis ini ada ketidaknyamanan jemaah untuk beribadah. Padahal siapa pun, bahkan tak terbatas hanya warga Karanglo Indah saja, bisa bebas mau salat. Pintu tempat salat tetap kami buka untuk umum,” tandasnya.

Untuk itu, Dr Yayan Riyanto selalu tok kuasa hukumnya menegaskan, Yayasan Syuhada Karanglo Indah berdasarkan akta notaris tertanggal 1 Agustus 2024, telah memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0012207.AH.01.04.Tahun 2024.
“Masjid itu berdiri di atas empat sertifikat tanah wakaf, dua di Kabupaten dan dua di Kota, bukan fasum pemberian pengembang yang disebut para penggugat,” tegas advokat Malang sebagai pihak turut tergugat,” jelas advokat yang berkantor di Gedung Jaya Lt. 7, JI. MH. Thamrin No. 12, Menteng, Jakarta Pusat dan Jl. Brigjend Slamet Riadi No. 87 B, Kota Malang, Jawa Timur ini.
Menurutnya, Akta Ikrar Wakaf yang sudah terbit dari empat sertifikat SHM milik pribadi, menjadi penegas bahwa tidak ada kewajiban warga menguasai rumah ibadah tersebut dengan dalil fasilitas umum (fasum). Para penggugat mendalilkan masjid tersebut berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum) perumahan sejak 1982.
“Karena itu, mereka mempersoalkan pengelolaan lahan tersebut sebagai aset yayasan tanpa persetujuan warga. Di antara para penggugat terdapat perangkat RT/RW dari wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang,” imbuhnya.
Di sisi lain, kubu yang mengaku perwakilan warga melalui Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) dengan advokat Soehartono Soemarto, belum memberikan tanggapan terkait gugatan yang dilayangkan. (lil).
