Dirjen PHU Tegaskan Tak Ada Sekat dengan FK KBIHU di Mukernas IV Lombok, Somasi Dijawab Solusi

Dirjen PHU, Dr. H. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum.,Tegaskan Tak Ada Sekat dengan FK KBIHU di Mukernas IV Lombok, Somasi Dijawab Solusi, Kamis 19 November 2026. (istimewa).
Dirjen PHU, Dr. H. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum.,Tegaskan Tak Ada Sekat dengan FK KBIHU di Mukernas IV Lombok, Somasi Dijawab Solusi, Kamis 19 November 2026. (istimewa).

LOMBOK (SurabayaPost.id) – Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Haji dan Umrah RI, Dr. H. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum., menegaskan tidak ada sekat maupun keretakan hubungan antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU).

Hal tersebut ia sampaikan saat berpidato di hadapan peserta forum yang berlatar belakang spanduk agenda Mukernas IV pada 17–20 November 2026 di Lombok.

Puji Raharjo mengakui kehadirannya di forum FK KBIHU dirasakan sebagai perjuangan dan beban tersendiri, mengingat belakangan muncul narasi di media seolah-olah terdapat jarak atau ketegangan antara pihak kementerian dan FK KBIHU. Namun, ia membantah anggapan tersebut dan memastikan sinergi keduanya tetap berjalan.

Dirjen PHU, Dr. H. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum.,Tegaskan Tak Ada Sekat dengan FK KBIHU di Mukernas IV Lombok, Somasi Dijawab Solusi, Kamis 19 November 2026. (istimewa).
Dirjen PHU, Dr. H. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum.,Tegaskan Tak Ada Sekat dengan FK KBIHU di Mukernas IV Lombok, Somasi Dijawab Solusi, Kamis 19 November 2026. (istimewa).

“Tapi saya membuktikan bahwa saya dan Kementerian Haji dan Umrah tidak ada hal yang memisahkan di antara kita. Walaupun Gus Fahmi CS mengajukan somasi, tetapi kita jawab somasinya. Dan ada solusinya. Dan hubungan saya dengan Gus Fahmi dan KBIHU tidak akan rusak gara-gara somasi tersebut,” ujar Puji Raharjo dengan nada bersahabat yang disambut tawa dan respons peserta forum.

Menurutnya, langkah penyampaian somasi maupun keberatan merupakan bagian dari hak warga negara serta organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kelompok bimbingan yang berhimpun di dalamnya. Ia menilai penyampaian aspirasi tersebut wajar dan tidak menghalangi komunikasi konstruktif antara pemerintah dan para penyelenggara bimbingan ibadah haji dan umrah.

“Sebagai warga negara, sebagai ormas, organisasi yang bergabung, berhimpun di situ, KBIHU berhak untuk menyatakan pendapat dan mengajukan keberatan. Dan itu tidak mengganggu hubungan Kemenhaj dengan FK KBIHU,” tegasnya.

Melalui pernyataan tersebut, Kemenhaj menekankan komitmennya untuk merespons setiap masukan dan dinamika secara terbuka serta mengedepankan solusi bersama demi kelancaran pelayanan dan pembinaan jemaah haji dan umrah.

Kantor Advokat 'Surjo & Partners bersama Perwakilan Forum Komunikasi KBIHU Jatim dari Pasuruan, H Abdulloh Fahmi Salam menunjukkan bukti somasi yang telah dilayangkan pada beberapa waktu lalu.
Kantor Advokat ‘Surjo & Partners bersama Perwakilan Forum Komunikasi KBIHU Jatim dari Pasuruan, H Abdulloh Fahmi Salam menunjukkan bukti somasi yang telah dilayangkan pada beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, FK BIHU Jawa Timur (Jatim) melalui Kantor Advokat ‘Surjo & Partners’ telah melakukan somasi terhadap Kemenhaj RI. Somasi terpaksa ditempuh dikarenakan kebijakan pemblokiran pelunasan biaya haji bagi Pembimbing Ibadah Haji (PIH) KBIHU Jatim.

Ratusan PIH KBIHU di Jawa Timur yang gagal mendampingi jemaah pada musim haji 2026 kini menempuh jalur hukum.

Perwakilan Forum Komunikasi KBIHU Jatim dari Pasuruan, H Abdulloh Fahmi Salam mengatakan pihaknya melalui Kantor Advokat ‘Surjo & Partners’ telah mengirimkan surat berisi somasi ke Kemenhaj RI. Pihaknya meminta agar pemblokiran pelunasan PIH KBIHU dibuka dan para PIH tidak perlu mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal tersebut dibenarkan oleh H. Surjono, S.H., M.H., selaku kuasa hukumnya. Surjo menegaskan bahwa somasi pertama telah dilayangkan pada 21 September 2026 dan somasi kedua pada 6 Oktober 2026.

“Benar kami telah melayangkan somasi dua kali terhadap Kemenhaj RI,” kata Surjono, Kamis (19/11/2026).

Bukti MoU Kantor Advokat Surjo & Partners dengan Fakultas Hukum UMM. (ist).
Bukti MoU Kantor Advokat Surjo & Partners dengan Fakultas Hukum UMM. (ist).

Menurutnya, kedua somasi yang dilayangkan itu sejauh ini belum mendapat tanggapan dari pihak terkait. Untuk itu, pihaknya akan menempuh jalur hukum jika somasi tidak mendapat tanggapan.

Advokat yang saat ini telah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) ini menambahkan bahwa Kantor Advokat ‘Surjo & Partners’ menunggu itikad baik dari Kemenhaj RI dalam perkara ini.

Terpisah, H. Abdulloh Fahmi Salam (Gus Fahmi) menyatakan bahwa somasi yang diajukan pihaknya telah mendapatkan respons lisan dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), namun hingga kini belum ada surat balasan resmi yang diterima baik oleh pihaknya maupun kuasa hukum mereka.

Hal tersebut ia sampaikan saat wawancara terkait dinamika somasi dan agenda pertemuan di Lombok.

Menurut Gus Fahmi, meski somasi pertama dan kedua telah dikirimkan, pihaknya masih menanti kepastian balasan tertulis alih-alih sekadar pernyataan di hadapan forum. Ia menyebut pihak Dirjen sempat menyampaikan kesiapan untuk membalas serta mempelajari dan mengomunikasikan hal tersebut terlebih dahulu.

“Tapi respons tersebut kita menunggu mana suratnya, bukan by ucapan aja, ya kan. Sampai detik ini kami itu belum menerima surat. Bahkan kuasa hukum kita, Pak Suryo, itu belum sama sekali menerima surat balasan,” ujar Gus Fahmi saat dikonfirmasi via selulernya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya berharap ada win-win solution dari Kementerian Haji dan Umrah. Namun, di sisi lain, ia mengingatkan agar pernyataan atau komitmen tidak berhenti pada tataran ucapan saja tanpa realisasi nyata di lapangan.

“Maka kami tetap, masalah proses hukum ini tetap berjalan, ya. Ya, kami sudah bersabar satu, dua, somasi satu, dua sudah masuk, ya kan. Kami bersabar. Tapi kalau belum ada tanggapan sama sekali, maka ya tetap kita menjalankan proses hukum yang ada, seperti itu,” tegasnya.

Gus Fahmi juga menyoroti bahwa pihak yang dirugikan dalam persoalan ini bukan sekadar lembaga, melainkan perorangan. Ia menjelaskan bahwa para pembimbing yang terdampak telah menjalankan dan memiliki porsi sebelum regulasi undang-undang — baik Undang-Undang 2019 maupun 2025 — berlaku.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya yang berada di Lombok saat agenda berlangsung tetap membawa aspirasi pembimbing dari Jawa Timur yang memiliki porsi terblokir, dengan jumlah peserta rombongan dari Jawa Timur yang berangkat sekitar 32 orang.

“Kami para pembimbing yang porsi reguler kami terblokir, berharap agar sebagaimana amanah UU No. 14 Tahun 2025, Pasal 5, bahwa pembimbing KBIHU dikecualikan dari aturan yang boleh berhaji minimal 18 tahun haji terakhir,” ujar Gus Fahmi menyampaikan aspirasi para pembimbing.(Yos)

Baca Juga: