Dinkes Kota Malang Turun Tangan, Datangi RS dan Dapur SPPG Usai 22 Siswa Diduga Keracunan MBG

Kepala Dinkes Kota Malang, dr. Husnul Muarif, M.M, saat ditemui awak media di SMK Kesehatan Adi Husada, Rabu (18/11/2026).
Kepala Dinkes Kota Malang, dr. Husnul Muarif, M.M, saat ditemui awak media di SMK Kesehatan Adi Husada, Rabu (18/11/2026).

MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 22 siswa SMK Kesehatan Adi Husada Malang langsung direspons Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang.

Kepala Dinkes Kota Malang, dr. Husnul Muarif, M.M, turun langsung ke lapangan pada Rabu (18/11/2026) untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan penanganan medis yang optimal. Ia mendatangi rumah sakit tempat para siswa dirawat, sekaligus menyiapkan langkah lanjutan ke dapur penyedia makanan.

“Ya, jadi karena kemarin kita belum mendapatkan info ya, jadi baru tadi pagi sehingga saya berangkat ke sini dengan beberapa info-info awal ya. Dan memang kalau kronologinya tadi sudah Bu Kepala Sekolah kan sudah disampaikan ya,” ujar Husnul.

Keterlambatan informasi itu membuat Dinkes bergerak cepat pada hari kedua. Fokus pertama adalah memastikan kondisi siswa, baru setelah itu menelusuri penyebabnya ke dapur SPPG.

Dari hasil pendataan awal Dinkes, sebagian besar siswa sudah diperbolehkan pulang. Namun masih ada yang harus menjalani perawatan.

Di Rumah Sakit Hermina, tercatat tiga siswa masih dirawat dengan kondisi stabil. Ketiganya diperkirakan bisa pulang dalam waktu dekat, hari ini atau besok.

“Dari kami nanti khususnya di Dinas Kesehatan ini kami masih mendata beberapa siswa atau siswi yang masih dirawat ya di rumah sakit, atau mereka yang sudah dirawat di rumah sakit tapi sudah diperbolehkan pulang ya. Nah ini sementara yang masih ada di rumah sakit salah satunya ada di Rumah Sakit Hermina itu sebanyak tiga orang masih dirawat, kondisinya stabil. InsyaAllah mungkin hari ini atau besok sudah bisa kembali,” jelas Husnul.

Selain Hermina, Dinkes juga memantau Rumah Sakit Bhirawa Bhakti dan Rumah Sakit Lavalette. Husnul menyebut ada tiga rumah sakit yang menangani siswa dalam kasus ini.

“Nah di rumah sakit lain, infonya di Lavalette kami belum mendapatkan laporan, habis ini tak mampir ke Lavalette, salah satunya di Rumah Sakit Birawa Bhakti. Jadi ada tiga rumah sakit,” tambahnya.

Tidak berhenti di rumah sakit, Dinkes bersama Satgas MBG dan OPD terkait akan mendatangi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk menelusuri dari hulu, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan.

“Nah sehingga nanti tindak lanjutnya tentu satu, kami akan mendapatkan informasi nanti dari SPPG ya, dapur MBG-nya. Nanti kita akan ke sana ya, dan tentu saya tidak sendiri nanti dengan apa namanya, tim MBG itu loh ya, Satgas MBG ya. Sehingga nanti mungkin nanti saya bersama OPD yang ada di Satgas MBG ya untuk melakukan beberapa informasi-informasi terkait dengan adanya gangguan pencernaan setelah mengonsumsi MBG yang dari dapur SPPG,” tegas Husnul.

Salah satu kunci untuk mengungkap penyebab gangguan kesehatan ini ada di ruang penyimpanan SPPG.

Husnul menjelaskan, setiap SPPG wajib menyimpan sampel dari setiap menu masakan harian selama dua hingga tiga hari. Sampel itu menjadi bahan uji laboratorium jika terjadi kasus gangguan pencernaan.

Sampel yang disimpan di SPPG tersebut memiliki kesamaan mutu dan kondisi dengan makanan yang dibagikan ke sekolah, sehingga hasil pemeriksaannya bisa dipertanggungjawabkan.

“Ya. Lah ini kita kan masih belum ke SPPG-nya. Nah kalau di SPPG itu kan ada ruang penyimpanan makanan yang kemarin. Itu harus ada itu, itu nanti kita buktikan. Misalnya masak hari ini, yang hari ini didistribusikan tapi sampelnya itu harus disimpan ya, selama dua sampai tiga hari. Nah itu sebagai anu nanti kalau sampel ini bisa dilakukan pemeriksaan manakala ada kasus-kasus apa yang berkenaan dengan pencernaan makanan. Sampel di TKP itu sama dengan sampel yang disimpan. Ya, karena MBG yang dibagikan semuanya itu salah satunya sampelnya disimpan di lemari, tempat penyimpanan di SPPG,” jelas Husnul.

Kasus di SMK Adi Husada ini menjadi momentum untuk memperketat pengawasan seluruh dapur MBG di Kota Malang.

Husnul menyebut, Satgas MBG Kota Malang telah mendapat arahan langsung dari Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat monitoring, evaluasi, dan visitasi ke seluruh SPPG.

Kepala Satgas MBG yang juga Sekda Kota Malang, Dandung Julhardjanto, telah mengonsolidasikan agenda visitasi ke total 87 SPPG. Rencananya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang juga akan ikut mendampingi visitasi tersebut.

“Kita di Satgas, nah di Satgas ini kemarin sudah mendapatkan arahan dari Kemendagri, langsung dari Mendagri dan juga Kepala BGN ya untuk daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan visitasi. Nah ini Kepala Satgas kita Sekda, Pak Dandung, ini sudah mengonfirmasi atau mengonsolidasikan untuk dilakukan visitasi ke 87 SPPG yang ada di Kota Malang. Nanti Pak Wali dan juga Pak Wakil Wali Kota juga akan mendampingi visitasi,” terang Husnul.

Dalam visitasi itu, ada sekitar 16 indikator utama yang ditetapkan Kepala BGN dan harus dipenuhi setiap SPPG. Hasil evaluasi langsung diunggah ke aplikasi resmi BGN.

Hasilnya dibagi tiga kategori: hijau berarti tetap berjalan, kuning berarti berjalan dengan rekomendasi perubahan, dan merah berarti suspend atau penghentian sementara.

“Nanti hasil evaluasi visitasi itu nanti langsung masuk di dalam aplikasinya BGN. Sehingga nanti rekomendasinya itu ada tiga ya, tetap berjalan, berjalan dengan perubahan, dan tidak berjalan. Satu suspen ya, tiga itu suspen merah ya. Kemudian kuning masih berjalan dengan rekomendasi perubahan. Nanti akan dievaluasi lagi apakah perubahan-perubahan itu dilaksanakan atau tidak. Itu nanti kita masukkan lagi ke aplikasinya di Kepala BGN. Sehingga nanti yang menentukan kuning, hijau, merah itu adalah aplikasinya dari BGN,” pungkas Husnul.

Hingga saat ini, baru dua SPPG yang sudah selesai dimonitoring. Sementara 85 SPPG lainnya sedang dijadwalkan secara bertahap oleh Satgas MBG Kota Malang. (lil).

Baca Juga:

  • Diduga Keracunan MBG, 22 Siswa SMK Kesehatan Adi Husada Kota Malang Dilarikan ke RS
  • Rendra Masdrajad: DPRD Tak Punya Kewenangan Hentikan MBG, Fungsi Kami Awasi dan Evaluasi
  • Isu DPRD Hentikan MBG Dibantah, Ini Penjelasan Wakil Ketua II DPRD Kota Malang
  • Dukung Putusan MK, Anggota DPRD Kota Malang: Anggaran Pendidikan dan MBG Harus Dipisah