Gresik (SurabayaPost.id)— Tekanan global dan kebijakan efisiensi tak menggerus kinerja ekonomi Gresik. Hingga Maret 2025, pertumbuhan tetap terjaga di angka 4,91 persen.
Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai ekonomi Gresik atas dasar harga berlaku mencapai Rp 202.004,47 miliar, sementara atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 125.125,85 miliar. Dari sisi produksi, sektor jasa perusahaan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,01 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 7,19 persen.
Struktur ekonomi Gresik masih didominasi sektor industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 52,58 persen. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama dari sisi pengeluaran sebesar 61,34 persen.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani yang akrab disapa Gus Yani menegaskan, capaian ini merupakan bukti bahwa fondasi ekonomi daerah tetap kuat di tengah tekanan.
“Memasuki bulan ketiga atau Maret, ekonomi Gresik terus menunjukkan tren positif. Ini menandakan bahwa struktur ekonomi kita cukup tangguh dan adaptif di tengah tekanan global maupun kebijakan efisiensi yang diimbau Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya usai One Week bersama OPD, Senin (30/3/26).
Menurutnya, efisiensi bukan menjadi penghambat, melainkan peluang untuk memperbaiki kualitas belanja daerah.
“Efisiensi bukan memperlambat, tapi menajamkan. Kita arahkan anggaran ke sektor produktif agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Capaian ini tak lepas dari kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat. Aktivitas industri yang tetap bergerak, didukung sektor jasa dan konsumsi masyarakat yang terjaga, menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Gresik.
Di sisi lain, penguatan tata kelola pemerintahan juga dilakukan melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yang kini telah rampung.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Nurul Puspita Wardani atau Pipit, menyebut penyusunan LPPD tahun ini menjadi bagian dari reformasi pengukuran kinerja pemerintah daerah.
“Penyusunan LPPD Tahun 2025 sudah selesai 100 persen. Seluruh data OPD telah terkumpul dan tersinkronisasi dengan baik, serta telah direviu oleh Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Gresik,” ujarnya.
Dalam LPPD tersebut, terdapat total 127 Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang terdiri dari 76 indikator lama dan 51 indikator baru hasil penyesuaian.
“Penambahan indikator baru ini menekankan pengukuran berbasis outcome, sehingga capaian kinerja OPD tidak hanya administratif, tetapi benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, terdapat 6 Indikator Kinerja Makro (IKM) sebagai barometer utama pembangunan daerah, meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia (IPM), ketimpangan pendapatan (gini ratio), serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Indikator makro ini menjadi cermin besar keberhasilan pembangunan daerah. Saat ini, tren yang ditunjukkan cukup positif, terutama pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pembangunan manusia,” imbuhnya.
Menurut Pipit, setelah tahapan penyusunan dan reviu internal rampung, LPPD akan memasuki proses evaluasi di tingkat provinsi.
“Evaluasi akan dilakukan oleh Tim Daerah EPPD Provinsi Jawa Timur yang melibatkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Inspektorat Provinsi, serta BPKP Jawa Timur,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyusunan LPPD dilakukan oleh tim lintas perangkat daerah yang terstruktur.
“Tim penyusun LPPD diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan sekretaris Asisten I, II, dan III, serta anggota yang terdiri dari Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPPKAD, Kepala Diskominfo, Kabag Tata Pemerintahan, dan Kabag Organisasi,” terangnya.
Lebih lanjut, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penilaian di tingkat nasional oleh pemerintah pusat.
“Evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, khususnya Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah,” pungkasnya.