MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Drs H Rahman Nurmala MM, terus berupaya mendorong reformasi birokrasi. Tak hanya itu Komisi ini juga akan terus mengawal netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menjelang Pemilu.
Rahman menjelaskan, selama ini ia
fokus di Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, maka tentu saja pihak Dewan bermitra dengan perangkat daerah. Mulai dari kelembagaan, juga SDMnya, serta pelayanannya dan pengawalan pelaksanaannya.
Menurutnya, dari sisi tersebut yang sesuai dengan tema reformasi birokrasi yang berupaya menampilkan SDM yang profesional. Selanjutnya berupaya memberikan layanan yang terbaik.
“Hal inilah yang terus Komisi A dorong, dengan partisipasi yang bagus dari masyarakat,” ujar Rahman Nurmala, Rabu (23/11/2023).
Selanjutnya ia menguraikan, di sisi yang lain, hal tersebut dapat meningkatkan daya saing antar organisasi perangkat daerah. Namun hal ini yang menjadi pemikiran kritis DPRD ada beberapa kelembagaan yang harus ditata ulang. Diantaranya Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal yang menjadi layanan satu pintu.
“Padahal amanat dari Mendagri dua dinas tersebut harus dipisah. Termasuk juga Dinas Satpol PP dan Damkar,” ucapnya.
Perlu pengkajian ulang karena beban kerja yang berat contohnya terdiri dari Dinas Koprasi, UMKM, dan Dinas Perdagangan. Di Bapeda sendiri ada badan riset yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan.
Sedangkan masalah SDM saat ini tidak ada lagi penambahan formasi untuk ASN, hanya P3K. Dengan kebutuhan untuk tenaga teknis seperti guru, perawat. Justru tidak ada tenaga adminitrasi.
Di sisi lain, Komisi A juga menyoroti mengenai netralitas aparatur negara dalam kontestasi politik. Jika ini terbukti dilanggar, maka ancamannya penurunan kenaikan pangkat serta penundaan hingga diberhentikan dengan tidak hormat.
“Maka saya menekankan, ASN tidak boleh ikut jadi tim sukses, apalagi ikut kampanye,” tegasnya. (*)