MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Kerja membahas Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Ruang Rapat Internal Lt.3 Gedung DPRD Kota Malang, Jl. Tugu No. 1A, Selasa (19/8/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS, dengan menghadirkan sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Kota Malang, BPKAD, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas PUPRPKP, serta Bagian Hukum Setda Kota Malang.
Paparan disampaikan oleh Donny Sandito W, yang menjelaskan dasar hukum pelaksanaan program berdasarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekolah Rakyat hadir sebagai lembaga pendidikan berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin (Desil 1 dan 2) dengan tujuan memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan akademik, karakter, spiritualitas, serta keterampilan kewirausahaan.
Dalam sesi diskusi, sejumlah anggota DPRD lintas fraksi menyoroti berbagai hal, mulai dari standar sarana-prasarana, status guru dan tenaga pendidik, kebutuhan fasilitas konseling, hingga sistem keamanan sekolah. Pemerintah Kota Malang merespons bahwa sebagian kebutuhan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun Pemkot terus berkoordinasi untuk menutup kekurangan yang ada, termasuk penguatan layanan kesehatan, psikologi, dan keamanan.
Ketua DPRD menegaskan bahwa rapat ini bukan untuk mencari kekurangan, tetapi sebagai bentuk dukungan DPRD terhadap program nasional. “Kita menyadari dalam dua bulan berjalan masih banyak keterbatasan. Namun kita juga melihat perubahan signifikan pada peserta didik. Oleh karena itu, semua pihak perlu mencari solusi bersama agar program ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita,” ujar Amithya.
Dalam keterangannya kepada media, Ketua DPRD juga menekankan pentingnya kegiatan kreatif bagi anak-anak agar tetap aktif dan nyaman di lingkungan pendidikan. Ia berharap adanya dukungan operasional, termasuk fasilitas transportasi dan medis sementara, sebelum dukungan penuh dari pemerintah pusat tersedia.
Dengan komitmen dan sinergi bersama, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu terobosan penting dalam pembangunan pendidikan, khususnya bagi keluarga miskin di Kota Malang. (ADV).