Gresik (SurabayaPost.id)– Saat sejumlah daerah terseret pusaran korupsi akibat praktik anggaran yang tak terkendali, Pemerintah Kabupaten Gresik justru mencoba membalik arah. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengambil langkah yang tak lazim: menekan belanja, mengumpulkan SiLPA, lalu mengembalikannya untuk kepentingan rakyat.
Dalam forum One Week yang dihadiri seluruh OPD, bupati yang akrab disapa Gus Yani itu secara gamblang menyentil kebiasaan lama birokrasi yang identik dengan “menghabiskan anggaran agar terlihat bekerja”.
“Ini yang harus kita ubah. Jangan lagi berpikir anggaran harus habis supaya dianggap kinerjanya baik. Justru kita harus berani efisiensi dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya saat berbincang dengan wartawan usai one week dengan seluruh OPD, Senin (30/3/26).
Pernyataan itu menjadi relevan di tengah fakta bahwa tidak sedikit kepala daerah di Indonesia tersandung kasus hukum, salah satunya dipicu oleh praktik pengelolaan anggaran yang tidak sehat—mulai dari mark-up hingga proyek yang dipaksakan demi penyerapan.
Gus Yani memilih jalur sebaliknya. Ia justru mendorong lahirnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari hasil efisiensi yang dilakukan secara sistematis.
“SiLPA dari efisiensi ini bukan kegagalan. Ini justru kekuatan. Kita kumpulkan, lalu kita kembalikan ke masyarakat. Kita arahkan ke UMKM dan program yang benar-benar menyentuh rakyat bawah,” ujarnya.
Ia memastikan, hasil efisiensi tersebut akan dievaluasi di akhir tahun dan dimasukkan dalam Perubahan APBD (P-APBD), agar penggunaannya lebih tepat sasaran dan tidak sekadar formalitas.
Langkah efisiensi itu juga diterjemahkan ke kebijakan konkret yang langsung menyentuh perilaku ASN. Salah satunya, kewajiban bersepeda setiap hari Jumat bagi ASN dengan jarak rumah maksimal 5 kilometer dari kantor.
Kebijakan ini bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari upaya menekan pemborosan energi di lingkungan pemerintahan.
“Efisiensi itu harus terasa. BBM kita hemat, listrik kita tekan, penggunaan air juga kita kendalikan. Dari situ akan muncul SiLPA yang bisa kita manfaatkan kembali untuk rakyat,” tandasnya.
Di banyak daerah, SiLPA kerap dipandang sebagai indikator kegagalan penyerapan anggaran. Bahkan, tak jarang dihindari dengan cara-cara instan yang justru membuka celah penyimpangan.
Namun di Gresik, SiLPA ingin diubah maknanya bukan sebagai sisa, tetapi sebagai strategi.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian serius bagi konsistensi birokrasi. Apakah benar efisiensi bisa dijalankan tanpa “permainan lama”, atau justru akan terjebak kembali pada pola klasik: anggaran habis, manfaat minim.
Di tengah bayang-bayang OTT dan budaya boros yang masih menghantui banyak daerah, pilihan Gus Yani setidaknya mengirim pesan tegas—bahwa keberanian menahan diri bisa jadi lebih berdampak daripada sekadar menghabiskan.