Enggan Turun ke Masyarakat, Dinkes Dituding Hanya Mau Gunakan Anggaran Covid-19

Didik Machmud pada saat menjelaskan rincian serapan anggaran yang ada di Dinkes Batu

BATU (SurabayaPost.id) – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu dr Kartika Trisulandari dituding hanya mau menggunakan anggaran saja, namun enggan turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan wabah Covid – 19.

Hal itu, dikatakan politisi partai Golkar yang sekaligus Ketua Fraksi Golkar dan anggota DPRD Batu Didik Machmud, Selasa (19/5/2020).

Menurut Didik, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Kadinkes Batu Kartika selama adanya Covid – 19 ini, tak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung.

“Dia hanya keliling di desa maupun di kelurahan. Namun tak pernah turun dari mobilnya. Dan rekan- rekan dari media massa konfir langsung di setiap desa dan kelurahan. Saya yakin akan mendapat jawaban yang serupa seperti yang saya sampaikan ini,” katanya.

Terkait informasi yang seperti itu, Didik mengaku heran dan Kartika terkesan hanya mau menggunakan anggarannya Covid -saja.

“Dengan besaran anggaran covid – 19 yang di Dinkes, kisaran Rp 33 miliar lebih, dan pemanfaatan besaran anggaran sejumlah itu, juga belum jelas bukti fisiknya,” ungkapnya.

Itu ungkap dia, seperti pembelian Rapid Test sejumlah 100 box, dan satu box nya seharga Rp 10,350,000, dan totalnya mencapai Rp 1,035.000.000. Termasuk pembelian masker, menurut Didik sampai saat ini belum ada wujudnya. Padahal di daerah lain sudah bagi – bagi masker dan sebagainya.

“Artinya ini semua Kartika itu harus turun langsung ke masyarakat, dan jangan cuma cakap menyerap anggarannya saja, meski belum jelas kapan datangnya barang – barang yang dibeli dengan uang rakyat itu,” tegasnya.

Apalagi, tegas dia, Dinas Kesehatan harus terbuka terkait penggunaan anggaran Covid – ini. “Termasuk anggaran akomodasi isolasi mandiri, per kamar seharga Rp 300 ribu, dengan jumlah 11.760, dan total anggarannya mencapai Rp 3, 528,000,000. Itu juga harus jelas dan transparan,” jelas dia.

Menurut dia terkait hal itu tak hanya dipantau oleh aparat penegak hukum (APH) di Kota Batu saja. “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengawasi penggunaan anggaran negara ini,” pungkasnya

Sementara itu Kepala Dinkes Kota Batu belum memberikan klarifikasi terkait tudingan tersebut. Saat dikonfirmasi masih belum be5hasil. (Gus)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.