MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Penegasan itu disampaikan Pj Walikota Malang, Iwan Kurniawan, saat menjadi pembicara sekaligus membuka acara Sosialisasi PATS (Penanganan Anak Tidak Sekolah) dan Penandatanganan Komitmen Lintas Sektor di Hotel Savana, Rabu (2/10/2024).
Hadir didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, 5 camat dan perwakilan Perangkat Daerah, Pj Iwan mengutarakan pentingnya peningkatan derajat pendidikan dalam mendukung pembangunan suatu daerah khususnya Kota Malang.
Berbicara di hadapan 475 peserta sosialisasi yang berasal dari 18 lintas sektor, Iwan juga mengingatkan pendidikan adalah amanat undang-undang dan merupakan salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Pemerintah atau negara.
“Pendidikan punya hubungan tegak lurus dengan pembangunan, artinya semakin baik tingkat pendidikan maka potensinya akan semakin besar mendukung pembangunan, demikian sebaliknya,” ujar Iwan Kurniawan dilansir dari rilis Bagian Prokompim Setda Kota Malang.
“Karena itulah, ini (pendidikan) menjadi amanat undang-undang, dan salah satu hak warga negara, harus mendapat pendidikan, dan wajib mengikuti pendidikan, ini poin nya, maka acara ini tidak saja seremonial tapi harus ada dampak yang nyata,” tambahnya.
Dampak yang dimaksud Iwan yaitu berkurangnya jumlah anak yang tidak sekolah atau putus sekolah di Kota Malang. Iwan mengatakan saat ini ada 5.655 anak di Kota Malang yang tidak sekolah. Jumlah itu terdiri dari 1.875 drop out, 1.271 anak tidak melanjutkan sekolah, dan 2.595 anak tidak pernah sekolah.
Untuk itulah, selain memberikan apresiasi, Penjabat Walikota Malang itu juga menargetkan 0% anak tidak sekolah di Kota Malang. Menurutnya, ini menjadi salah satu prioritas yang ingin dicapainya selama menjabat sebagai penjabat Walikota.
“Tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah di Kota Malang, ini yang perlu saya tekankan. Jangka pendeknya jumlah ini harus turun sampai akhir 2024, nanti jangka panjangnya harus bisa sampai zero (nol persen),” tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan mengatakan Pemerintah Kota Malang akan terus berupaya menyediakan layanan pendidikan sebaik mungkin. Menurutnya, beberapa program yang sudah berjalan diharapkan memberikan dampak simultan bagi iklim pendidikan di Kota Malang.
“Intervensi terus kita lakukan, starting poin nya mandatory spending, ini rumahnya. Harapannya dampaknya simultan, termasuk untuk penanganan anak tidak sekolah. Kita juga upayakan perbaikan gedung sekolah agar sarana nya representatif, ini semua jadi satu kesatuan untuk meningkatkan derajat pendidikan di Kota Malang,” tuturnya.
Tak lupa Iwan juga berharap keterlibatan berbagai pihak untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Malang mengentaskan anak tidak sekolah di Kota Malang. Menurutnya sudah semestinya Pemerintah hadir karena tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya tidak sekolah atau putus sekolah.
“Dengan adanya satgas ini, saya harap komitmen untuk bersama-sama mengawal program yang positif ini, ada 18 lintas sektor yang hadir, saya yakin dan optimis jumlah ini terus turun dan sesuai dengan target yang kita inginkan bersama sampai nol persen,”.
“Nanti akan kita sosialisasikan, kita bentuk satgas sebagai garda depan, kita akan identifikasi sebab dan alasannya. Saya yakin tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak sekolah, karena itu perlu kita dorong dan intervensi terus menerus,”tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa data tersebut memang baru diketahui saat ini dari Kementerian Pendidikan. Sehingga, baru bisa dilakukan untuk tindaklanjutnya.
“Mereka melihat dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kemudian dipetakan dengan data di Dispendukcapil dengan melihat usia. Kami juga kaget dikala mendapatkan data itu dari Kementerian Pendidikan. Hari ini kami kumpulkan semua agar kecamatan, kelurahan serta stakeholder ikut untuk mendata. Itu sudah jelas by address dan by name sudah ada, akan tetapi dari usia macam-macam,” jelas Suwarjana.
Lebih lanjut, untuk jumlah data anak tidak sekolah tersebut menurut Suwarjana merata tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Malang.
Lebih lanjut, untuk jumlah data anak tidak sekolah tersebut menurut Suwarjana merata tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Malang. Dengan rentang usia sekolah dan ada pula yang melebihi dari usia sekolah.
“Sehingga nanti kita akan menggandeng PKBM. Mudah-mudahan data itu benar. Terlebih di Kota Malang ada 19 PKBM yang insyaallah mampu menampung keseluruhan,” pungkasnya. (lil)