Kota Malang Raih Penghargaan Terbaik Kedua PPD Tingkat Jatim

SURABAYA (SurabayaPost.id) – Kota Malang meraih penghargaan terbaik kedua Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD tingkat Jatim untuk kategori Kota. Penghargaan itu diserahkan bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, Kamis (15/4/2021) di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Walikota Malang, H. Sutiaji.

Walikota Sutiaji mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi salah satu motivasi bagi Pemkot Malang untuk terus melaksanakan pembangunan secara terarah di wilayah Kota Malang. 

“Tentu peran serta berbagai pihak yang selama ini kita kolaborasikan secara pentahelix menjadi wujud sinergitas yang terbangun selama ini,” ujarnya.

Sejalan dengan penekanan Ibu Gubernur, tambahnya, Kota Malang juga akan terus melakukan percepatan perluasan digitalisasi di berbagai sistematika pelayanan publik. 

Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan serta menjamin masyarakat agar dapat memperoleh pelayan prima dari pemerintah daerah.

“Pun demikian untuk peningkatan transaksi non tunai di Kota Malang; seperti pesan Ibu Gubernur tadi, tentu akan menjadi perhatian tersendiri bagi kami,” kata dia. 

 Meskipun di Kota Malang, kata dia,  beberapa pasar dan pusat perbelanjaan telah menerapkan sistem pembayaran non tunai. Namun di berbagai bidang lainnya juga akan dilaksanakan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan sistem non tunai. 

Pada kesempatan tersebut Gubernur Khofifah juga menyampaikan harapannya. Dia berharap  melalui forum Musrenbang ini, proses penyelarasan program kegiatan pembangunan yang direncanakan di daerah tetap mengedepankan prinsip-prinsip keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah.

 “Program/kegiatan dari Kabupaten/Kota yang diusulkan ke Pemerintah Provinsi telah dibahas pada desk Pra Musrenbang Provinsi Jatim. Kami harap RKPD kab/kota dapat berseiring dengan RKPD Provinsi dan RKP pemerintah pusat” pungkasnya. (Lil)