LKPH UMM Resmi Tandatangani Kontrak Bantuan Hukum 2025, Siap Wujudkan Akses Keadilan

Prosesi penandatanganan kontrak bantuan hukum digelar di di Ruang Raden Wijaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. (ist).
Prosesi penandatanganan kontrak bantuan hukum digelar di di Ruang Raden Wijaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. (ist).

Ia juga menyampaikan komitmen LKPH UMM untuk memperluas jangkauan layanan, termasuk lewat penyuluhan hukum di daerah-daerah yang masih minim akses informasi dan bantuan hukum.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga hukum seperti LKPH UMM untuk pemerataan layanan hukum di seluruh wilayah Jawa Timur.

Sebagai lembaga hukum kampus, LKPH UMM mengandalkan sinergi antara akademisi dan praktisi untuk memperkuat peran strategisnya. Ke depan, LKPH UMM siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan adil untuk semua. (**).

Baca Juga: