Media Massa Sebagai Guru Politik, Juga Sumber Kegaduhan Publik

9 December 2022 - 20:32 WIB
Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Nur Anwar pose bersama sejumlah undangan
Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Nur Anwar pose bersama sejumlah undangan

MADIUN (SurabayaPost.id) – Media massa yang dikendalikan para jurnalis akan menjadi guru politik, namun juga berpotensi sebagai sumber kegaduhan publik.

Penilaian itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Nur Anwar, di Hotel Aston Madiun, Jumat sore (9/12/2022). Dia menyampaikannya dihadapan sejumlah undangan, dalam acara outing media bertajuk: “Rembug Gayeng Penyelenggara Pemilu Bersama Media Massa”.

Dalam konteks peliputan Pemilu, kata Nur Anwar lebih lanjut, setiap awak media diharap mengolah naskah pemberitaan secara cermat, seksama, teliti dan berimbang.

“Jika tidak, maka media massa justru akan menjadi sumber bencana, malapetaka, perpecahan dan kegaduhan diantara publik,” tuturnya.

Namun begitu, sambungnya lagi, manakala awak media dapat mengambil peran positif sebagaimana aturan main jurnalistik, maka media akan menjadi guru politik bagi publik.

“Kalau media massa bekerja profesional, jujur, menjunjung tinggi norma dan kaidah jurnalistik, niscaya publik akan teredukasi. Outputnya pemilih menjadi dewasa dan rasional dalam berpolitik,” imbuhnya.

Rapat koordinasi
Rapat koordinasi

Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 – khususnya KPU, Bawaslu, Parpol dan jurnalis – dapat semakin intens membangun sinergias.

Pembicara lain, Dr. Mohammad Muzakki dari Universitas Brawijaya Malang, meminta semua pihak mematuhi dan menjadikan aturan main sebagai pijakan utama dalam bekerja.

“Percuma kita bicara ngalor-ngidul, kalau sistem dan aturan main kita langgar. Ini demokrasi langsung. Aspek legal hukum harus menjadi pandangan utama,” cetusnya.

Sementara pembicara dari PWI Jawa Timur, Mahmud Suharmono, menekankan perlunya membangun saluran informasi yang tepat dan benar.

Menurut dia, sebuah pemberitaan menjadi produk jurnalistik manakala lembaga Pers memiliki badan hukum yang jelas.

“Punya badan hukum, punya penanggung jawab, punya kantor dan alat kelengkapan lain yang harus disertakan. Menghindari hoaks. Itu baru namanya Pers,” kupasnya.

Acara yang berlangsung hingga petang itu ditutup dengan foto bersama, antara pemateri dan para awak media. Namun, sebelumnya mereka beramah tamah sambil ngobrol Pemilu. (fin)