MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Paripurna, DPRD Kota Malang resmi menyetujui pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Malang, Senin (24/06/2024).
Made juga mengatakan, penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD 2023, menjadi salah satu pencapaian Pemkot Malang yang patut diapresiasi.
Menurut Made, SILPA pada APBD tahun 2023 tercatat sebesar Rp 199 miliar, dan merupakan capaian SILPA terendah selama 1 dekade terakhir.
“Kita bersyukur hari ini sudah bisa menyelesaikan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2023. Karena ini merupakan dasar kita untuk membahas APBD 2025, artinya semua tahapan sudah kita lewati bersama,” ujar Made.
Ia menambahkan, tahun 2023 dianggap sebagai tahun terbaik dalam 10 tahun terakhir, dalam hal penurunan SILPA.
“Meskipun SILPA kita masih lebih besar dari yang diharapkan, yaitu Rp 199 miliar dibandingkan target ideal Rp 155 miliar. Ini merupakan hasil efisiensi yang patut diapresiasi,” jelas Made.
Efisiensi tersebut menurut Made, banyak berasal dari Dinas PUPR-PKP Kota Malang, akibat optimalisasi dalam proses lelang dan pengelolaan anggaran.
“Misalnya ada nilai tender Rp 5 miliar, pemenangnya berhasil mengerjakan hanya dengan Rp 3,5 miliar. Selain itu, ada penghematan pada gaji pegawai dan biaya makan minum rapat yang kini banyak dilakukan di dalam kantor,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD 2023, meskipun terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti.
“Catatan-catatan tersebut akan menjadi dasar kami, untuk menindaklanjuti dan akan diarahkan kepada OPD-OPD terkait,” ungkap Wahyu.
Dengan selesainya pembahasan pertanggungjawaban APBD 2023, Wahyu berkomitmen Pemkot Malang akan terus meningkatkan efisiensi dan keseimbangan dalam pengelolaan anggaran guna mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang. (*)