Rapat Paripurna, DPRD Kota Malang Dorong Peningkatan Realisasi PAD di Tahun 2024

Suasana Rapat Paripurna penyampaian penjelasan Wali Kota Malang, Kamis (30/05/2024)
Suasana Rapat Paripurna penyampaian penjelasan Wali Kota Malang, Kamis (30/05/2024)

MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – DPRD Kota Malang mendesak agar realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang pada tahun 2024 ini dapat meningkat. Hal tersebut berkaca pada realisasi PAD pada tahun 2023 lalu yang masih belum tercapai secara optimal.

Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrahman yang memimpin rapat paripurna mengatakan, tidak tercapainya target PAD Kota Malang pada tahun 2023 lalu juga telah tercantum dalam LKPJ APBD 2023. Ia menilai tentu hal itu menjadi sorotan yang perlu diperhatikan.

“Karena APBD kita itu sesungguhnya sudah bagus, tapi minus PAD yang memang belum (mencapai) target ini,” ujar Abdurrochman, Kamis (30/05/2024).

Untuk itu dirinya berharap agar pada tahun 2024 ini, Pemkot Malang bisa memberikan perhatian serius untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PAD. Sebab tentunya hal itu dimaksudkan untuk mendukung pembangunan di Kota Malang, terutama terkait sektor kesehatan masyarakat.

“Harapan kami pada Pak Pj agar betul-betul memperhatikan target yang belum tercapai, sehingga masyarakat itu nanti betul betul mengharapkan hal hal yang khususnya seperti pembangunan, terkait kesehatan masyarakat,” tutur politisi PKB tersebut.

Abdurrahman juga mengapresiasi kinerja Pemkot Malang yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut. Menurutnya hal itu setidaknya dapat disebut sebagai prestasi.

“Kami juga mengagumi kinerja Pemkot Malang karena mampu meraih opini WTP 13 kali berturut-turut. Ini saya kira merupakan prestasi dari Pj Wali Kota,” tandasnya.

Sementara, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyebut ada beberapa target yang dievaluasi dalam penggunaan APBD 2023 lalu.

“Memang di tahun 2023 kemarin ada target yang kita evaluasi, kita sesuaikan, karena ada ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang memang harus bisa dijadikan pedoman,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp199 miliar bisa ditekan turun di tahun 2024 ini.

“SILPA rata-rata dari barang dan jasa. Tapi alhamdulilah kita bisa menekan SILPA kita dan mudah-mudahan menjadi satu catatan baik untuk APBD 2024 nanti,” pungkasnya. (*)