Rencana Nepal Blokir Konten Porno di Internet Dikritik Keras

KATHMANDU (surabayapost.id) – Upaya pemerintah Nepal untuk memblokir konten pornografi di internet justru mendapat kritikan. Langkah tersebut justru dinilai tidak akan efektif mengurangi kekerasan di negara tersebut.

Pemerintah Nepal mengumumkan akan melarang pornografi di internet sebagai bentuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Akhir-akhir ini, negara yang berada di kawasan pegunungan Himalaya itu dikejutkan dengan beberapa serangan seksual yang mengerikan terhadap perempuan muda. Terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap dua murid sekolah perempuan dan serangan menggunakan asam cuka terhadap dua perempuan remaja yang bersaudara saat mereka tidur.

Data dari Badan Kesejahteraan Anak-anak Nepal mengungkapkan bahwa 60 persen korban pemerkosaan di Nepal adalah perempuan berusia di bawah 16 tahun dan sepertiga di antaranya di bawah usia 10 tahun. Pada Juli lalu, Nirmala Panta, murid perempuan berusia 13 tahun diperkosa dan dibunuh di Nepal Barat. Kasus itu kemudian menimbulkan gelombang protes secara nasional di mana polisi dituduh menutupi kasus tersebut untuk melindungi pelakunya.

Namun banyak pihak meragukan bahwa pelarangan pornografi online akan bisa mengurangi tingkat kekerasan terhadap wanita di Nepal. Hal itu diutarakan oleh Shubha Kayastha dari lembaga Internet Society Nepal. “Ini hanyalah taktik mengalihkan persoalan dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengadili para pemerkosa,” kata Subha.

Subha Kayastha, yang juga adalah pegiat hak seksual mengatakan pelarangan ini tidak akan memecahkan masalah. “Pendekatan lebih baik untuk mengurangi kekerasan seksual adalah memberdayakan orang dan menghormati badan penanganan seksual, dan menghuikum pelaku kejahatan seksual,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya bukan melarang bahan pornografi yang tersedia di internet, pemerintah seharusnya mengalihkan perhatian untuk mengadili mereka yang bersalah, bukannya mencari jalan pintas.

Anup Kaphle, editor harian The Kathmandu Post menulis di Twitter bahwa pemerintah Nepal dipenuhi dengan pejabat yang tidak memiliki pengetahuan apapun, namun hanya mengikuti pendapat yang tidak original termasuk melarang situs porno untuk mencegah terjadinya pemerkosaan. (fan/rpk)