Wali Kota Berharap Dewan  Dukung Pembangunan Tiga Pasar Tradisional 

MALANG  (SurabayaPost.id) –  Wali Kota Malang Sutiaji berharap dewan mendukung pembangunan tiga pasar tradisional yang dinilai sangat mendesak. Harapan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna dewan di kantor DPRD Kota Malang. 

“Kami mengingatkan agar dewan mendukung program pembangunan yang cukup mendesak. Yaitu pembangunan tiga pasar tradisional,” kata Wali Kota Sutiaji, Rabu  (25/9/2019). 

Di antara ketiga pasar tradisional itu disebutkan seperti Pasar Blimbing, Pasar Besar Malang  (PBM) dan Pasar Gadang. Semua pasar tradisional itu menurut Sutiaji perlu diprioritaskan pembangunannya.

Dia berharap ketiga pasar tradisional tersebut bisa dimulai secepatnya. Paling tidak, tahun 2020 sudah bisa dimulai. 

Kendati begitu Sutiaji yang mantan anggota DPRD Kota Malang ini mengakui bila untuk membangun tiga pasar tradisional itu perlu ada kajian khusus.  Alasannya adalah masalah yang harus diselesaikan.  

Masalah tersebut ada yang berkaitan dengan persoalan administrasi. Disebutkan seperti Pasar Blimbing dan Gadang. Sedangkan Pasar Besar Malang terkait dengan hasil kajian teknis dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

“Untuk Pasar Besar Malang memang sudah dilakukan kajian pihak ITS. Itu terkait konstruksinya setelah kebakaran beberapa waktu lalu. Jadi kami masih nunggu hasil kajian tersebut,” jelas dia. 

Makanya dia sangat berharap dukungan dari kalangan dewan. Sehingga ketiga pasar tradisional tersebut bisa segera dibangun. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperindag) Kota Malang Wahyu Setianto mengakui soal keinginan Wali Kota Sutiaji untuk segera menuntaskan pembangunan ketiga pasar tradisional tersebut. 

Menurut dia,  Wali Kota Sutiaji memang sudah menyampaikan ke dewan terkait tiga pasar tradisional itu. “Keinginan beliau (Wali Kota Sutiaji-Red) biar  permasalahan pasar-pasar yang dikerjasamakan cepat selesai,” kata dia. 

Menurut Wahyu Setianto untuk membangun tiga pasar tradisional itu masih masih membutuhkan kajian-kajian. “Itu karena masih terikat PKS (perjanjian kerjasama),” jelas dia. 

Untuk itu dia berharap Pemkot Malang bisa segera mengambil sikap. Sebab menurut dia  semua itu untuk kepentingan masyarakat banyak.  

“Karena itu kami masih menunggu petunjuk Pak Wali Kota. Termasuk soal pelaksanaan Kajiannya, ” pungkas Wahyu Setianto.  (lil)