JAKARTA (SurabayaPost.id) – Program kartu pra kerja (KpK) diharap selaras dengan program kementerian. Sebab, besaran alokasi anggaran untuk program KpK yang disiapkan Pemerintah Pusat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara ( RAPBN ) 2020 dalam bentuk belanja sosial hanya Rp10,3 triliun. Wacana tersebut bertujuan untuk menekan angka pengangguran.
Dengan besaran anggaran yang bersumber dari APBN seperti itu, menurut Peneliti Sosial The Indonesia Institute (TII), Center For Public Policy Research, Vunny Wijaya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Alasan dia, karena kalau merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran terbuka di kota mencapai 6,3 persen. Itu masih lebih tinggi dibanding dengan yang di desa. Sebab di desa menurut dia, mencapai 3,45 persen,
Sementara, Pemerintah akan menyediakan KPK dengan jumlah terbatas dalam setiap tahunnya. “Terkait wacana tersebut, kami berharap, KPK tersebut telah mengerucut untuk diimplementasikan. Jadi kami menyarankan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,” ungkapnya.
Dengan demikian, kata dia, KPK yang dimaksut harus selaras dengan berbagai program kerja di berbagai kementerian. Misalnya,kata dia, dalam meningkatkan investasi dan meningkatkan jumlah wirausaha serta lain sebagainya.
“Karena Indonesia juga menghadapi era Revolusi Industri 4.0, dimana perusahaan menuntut berbagai keterampilan.Jadi tidak hanya dalam hal teknik atau kemampuan bahasa.Adanya pekerja yang adaptif dan inovatif sangat dibutuhkan,” tandasnya.
Oleh karena itu, tandas dia, KPK pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kompetensi calon pekerja. Dengan begitu, Vunny menilai tidak bisa jika hanya diberikan sebatas pelatihan belaka.
“Magang, insentif dan kemudian selesai. Pemerintah juga perlu menyediakan jejaring dan jaminan agar calon pekerja benar-benar dapat tersalurkan. Ini yang menjadi tugas besar kedepan jika kartu tersebut direalisasikan,” harapnya.
Selain itu, menurut dia, di masing-masing daerah juga punya Balai Tenaga Kerja (BTK) di bawah pembinaan Kementerian Tenaga Kerja. Disebutkannya, beragam jenis pelatihan yang diberikan, tapi mengapa masih terdapat angka pengangguran.
“Kembali lagi pada kebutuhan industri. Karena masih banyak terjadi ketidaksesuaian keterampilan yang terjadi.Dengan adanya itu, Pemerintah sedianya dalam melangkah selanjutnya, yang perlu diperhatikan dan harus mempertegas komitmen kolaborasi dengan berbagai sektor,” sarannya.
Menurut dia, Indonesia tidak kekurangan perusahaan-perusahaan yang mampu membawa pekerjanya dan mampu bersaing di tingkat global. Untuk itu, Vunny juga mengapresiasi langkah Pemerintah terkait dengan diskon pajak.
“Saya setuju terkait rencana pemerintah untuk memberikan diskon pajak. Misalnya, pada sektor mobil listrik yang mau terlibat dalam pelatihan vokasi. Dengan catatan, adanya regulasi dan insentif, serta penegakan hukum yang jelas,” pungkasnya. (gus)
Leave a Reply