BATU (SurabayaPoat.id) – Pada usia ke – 18 tahun, masalah Kota Wisata Batu dinilai bertambah kompleks. Hal tersebut disampaikan koordinator Aliansi Masyarakat Kota Batu (AMKB), Bayu Prasetya kala menggelar aksi damai di Alun – Alun Kota Batu, Kamis (17/10/2019).
Sedangkan permasalahan yang dinilai bertambah kompleks tersebut, menurut Bayu, diantaranya ,rencana pembangunan industri wisata secara besar – besaran dan realisasi pendapatan asli daerah dibawah potensi dan piutang pajak masih belum terselesaikan, dan Perda revisi RTRW.
“Pemkot Batu dan DPRD telah menyepakati dokumen Ranperda RTRW, namun AMKB menilai Raperda tersebut tidak pro terhadap masyarakat dan keselamatan lingkungan Kota Batu,” kata Bayu.
Dengan begitu, Bayu menganggap bahwa urgensi Pergantian Perda RTRW itu dilakukan, diduga kuat hanya mementingkan kepentingan penguasa dan pengusaha.
“Disisi lain ada fenomena kesenjangan pengembangan daerah antara potensi yang dimiliki Kota Batu dan realisasinya. Karena dalam rancangan Perda RTRW Kota Batu terdapat rencana pembangunan yang kontra terhadap lingkungan,” tandasnya.
Untuk itu, tandas dia, juga terdapat peralihan tata ruang wilayah yang tadinya dalam Raperda RTRW ,yang peruntukannya tidak untuk pembangunan, baik untuk industri, pariwisata, dan konstruksi Iainnya justru dalam Ranperda RTRW diperbolehkan.
Misalnya, terdapat di Wilayah Kecamatan Bumiaji (BWK 3) yang memperbolehkan adanya wisata buatan. Itu secara otomatis bakal menggeser Iahan pertanian.
“Padahal secara potensi pertanian, tersebut memiliki kesuburan tanah berjenis batuan andosol dan berkarakteristik subur yaitu 4125 ha (91 % dari total kewilayahan),” paparnya.
Darisebab itu, papar dia, dampak yang bakal terjadi, lahan pertanian di Kota Batu akan semakin habis,termasuk pencemaran air dan debit air akan terus berkurang serta kerusakan lingkungan hidup akan semakin berkepanjangan.
“Terkait rencana proyek kereta gantung, dan pembangunan tol Singosari Batu yang bakal mengakibatkan permasalahan semakin bertambah runyam di Kota Batu,” ungkapnya.
Tragisnya lagi, kata dia, hampir perencanaan kebijakan daerah ditunggangi oleh kepentingan para pebisnis. Maka dari itu, warga Kota batu terdapat 3338 orang yang menolak rencana pembangunan tersebut, alasannya mereka.
” Pertama memicu besarnya konflik sosial dan berpotensi pula terjadinya dugaan korupsi karena akan marak di masalah perizinan. Bahkan Kota batu menjadi tidak dingin dan sejuk,karena berubah menjadi Kota Wisata Beton,” jelasnya.
Yang perlu diketahui, jelas dia, maraknya industri pariwisata buatan, hotel, vila, homestay,karaoke, hiburan malam dan sebagainya. Industri pariwisata seharusnya memiliki kontribusi signifikan.
“Namun jika dilihat PAD yang diperoleh tidak sebanding dengan potensi daerah yang dimiliki.Hal itu disebabkan karena tata kelola pemungutan pajak dan retribusi yang buruk dan berpotensi dugaan kebocoran,” pungkasnya (Gus )
Leave a Reply