MALANG (SurabayaPost.id) – Tren digitalisasi yang sangat luar biasa telah mempengaruhi sendi perekonomian dan mengubah pola transaksi masyarakat, termasuk pembayaran dan keuangan. Makanya, untuk menavigasi Bank Sentral pada era yang serba digital, Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BSPI) 2025.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BI Malang, Azka Subhan A saat buka puasa bersama di Javanine, Jumat (16/4/2021). Kala itu Azka Subhan A didampingi Doddi Sartono, Deputi Kepala Perwakilan BI Malang, Cicilia Melly A.H, Deputi Kepala Perwakilan BI Malang dan Indra Gunawan Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan BI Malang.
Dijelaskan dia bahwa sejalan dengan visi SPI 2025 itu berbagai upaya untuk mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital telah diinisiasi. Salah satunya program elektronifikasi. “Termasuk di dalamnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD),” kata Azka Subhan A.
Menurut dia, ETPD memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan di daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selain dapat meningkatkan PAD, ETPD juga diyakini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta perbaikan kualitas ease of doing business melalui pelaporan dan pembayaran pajak online.
Dia mengatakan dari hasil estimasi Bank Indonesia, ETPD secara signifikan meningkatkan PAD apabila pemanfaatan masyarakat terhadap ETPD sudah cukup tinggi. Dan dalam skenario pertumbuhan ekonomi berjalan normal/berat/sangat berat, ETPD mampu meningkatkan upaya menjaga PAD.
Diungkapkan dia, pada tahun 2019, elektronifikasi berkontribusi terhadap peningkatan PAD sebesar 6,76% (dari Rp2,46T menjadi Rp2,63T) pada 7 kabupaten/kota di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang.
Di antara daerah itu disebutkan seperti Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu. Lalu, Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta Kota dan Kabupaten Probolinggo.
Menurut dia, peningkatan PAD tertinggi terjadi pada Kabupaten Malang (8,44%). Kemudian posisi kedua Kabupaten Probolinggo (8,08%), dan ketiga adalah Kabupaten Pasuruan (6,72%).
Selanjutnya, tutur dia, untuk mendorong inovasi dan implementasi ETPD demi meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
Selain itu, tegas pria yang akrab disapa Azka ini, untuk mendukung pengembangan pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, juga meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Untuk itu, papar Azka, Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 3 tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) telah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), di tingkat pusat.
Kemudian, lanjut Azka, di tingkat daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten juga dilakukan pembentukkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). “Itu diketuai Pemimpin Daerah, mulai Gubernur hingga bupati atau Wali Kota,” jelas dia.
Bank Indonesia, kata dia, baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan bagian dari Satgas P2DD dan TP2DD siap untuk bersinergi dan berkolaborasi. Itu, tegasnya, untuk mengakselerasi ETPD melalui implementasi program-program unggulan Satgas P2DD dan TP2DD.
Secara nasional, terang Azka, hingga tanggal 15 April 2021 sudah ada 182 TP2DD yang terbentuk, dan 24 diantaranya adalah Kota/Kabupaten di provinsi Jawa Timur.
Untuk wilker Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, menurut dia, sampai saat ini yang telah membentuk TP2DD adalah Kabupaten Probolinggo. Itu melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 188.45/219/426.32/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah ditandatangani tanggal 31 Maret 2021.
sedangkan untuk mendorong pembentukan TP2DD di 6 Kota dan Kabupaten yang lainnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang telah melakukan kunjungan kepada 4 Kepala Daerah. “Tujuannya untuk melakukan koordinasi pembentukan TP2DD,” tutur dia.
Kunjungan kepada Kabupaten Pasuruan, dan Kota Probolinggo, kata Azka, menjadi agenda terdekat Bank Indonesia Malang. Saat ini, Kabupaten dan Kota Malang, serta Kota Probolinggo sedang dalam proses pembuatan SK pembentukan TP2DD.
Sementara, kata dia, Kota Batu, Kota dan Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan koordinasi dengan tim teknis dari Bank Indonesia. “Itu untuk melakukan penyusunan draft SK pembentukan TP2DD,” pungkasnya. (aji).
Leave a Reply